Masih Terkendala Pembebasan Lahan, Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Mandek

Masih Terkendala Pembebasan Lahan Pembangunan Tol PadangPekanbaru Mandek Lokasi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman. Foto: Covesia/ Primadoni

Covesia.com - Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, seksi Padang-Sicincin yang titik nolnya dimulai dari Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman hingga saat ini masih terkendala persoalan ganti rugi lahan masyarakat di daerah itu.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya (HK) Ramos Pardede, saat kunjungan Wakil Gubernur Sumbar ke titik lokasi pembangunan jalan tol tersebut, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan pada saat ini dua alat berat yang bekerja untuk pembukaan lahan dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya atau ganti rugi. Menurutnya untuk pembebasan itu adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman.

 “Seperti kita ketahui bahwa setelah Groundbreking, pada tahun lalu (9/2/2018) hingga tahun ini pasa satu tahun, dan kita memasukan alat ke lokasi ini pada hari, Sabtu (9/2/2019) kemarin, namun pas kita melakukan pengerjaan, alat berat kami dihentikan warga. Mereka mengaku lahan itu adalah milik kaumnya. Sementara namanya tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi yang sudah diukur BPN. Sementara kewenangan pembebasan lahan ini adalah BPN," katanya.

Ramos menyebutkan, ketika pada waktu Groundbreking tahun lalu, Bupati Padang Pariaman menyebutkan bahwa di lokasi pengerjaan itu sudah dilakukan pembebasan lahan. Tapi pas kita melakukan pekerjaan ada lagi yang mengaku belum ada pembebasan lahan dari BPN.

“Bapak Bupati telah menyatakan telah bisa dilanjutkan, namun setelah dilakukan pengerjaan masih ada juga yang mengaku belum ada ganti ruginya. Kebetulan oleh orang yang punya sertifikat sudah dilakukan ganti rugi, namun setelah dicek ternyata ada sertifikat yang ganda, makanya alat kami dihentikan,” ungkap Ramos.

Disampaikannya, perusahaannya sudah siap untuk bekerja. Untuk itu mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas. Sehingga menjelang tuntas, mereka mengerjakan lahan yang sudah bisa dikerjakan dulu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, terkait penyelesaian persoalan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru terus diurai. Semua lembaga yang bertanggungjawab untuk pembebasan ini diminta untuk serius menyelesaikan persoalan itu, terutama BPN.

"Kita berharap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN, karena semuanya bekerja untuk program pemerintah," tegas Nasrul Abit.

Ia menjelaskan lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu.

Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

"Terkait belum selesainya persoalan ini, besok Bagian Hukum Padang Pariaman kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan," jelas Wagub.

Sebelumnya lahan jalan tol Padang-Pekanbaru ini melewati empat kecamatan dan 14 nagari di kabupaten Padang Pariaman. Tol Padang Pariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

(don)


Berita Terkait

Baca Juga