Kajari Mentawai Ajak OPD Bekerjasama dengan TP4D Kejaksaan Dalam Kegiatan Pembangunan

Kajari Mentawai Ajak OPD Bekerjasama dengan TP4D Kejaksaan Dalam Kegiatan Pembangunan (Foto: Kornelia Septin Rahayu/Covesia)

Covesia. com - Awal tahun 2019, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mentawai mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kegiatan pengadaan barang dan jasa agar membuat perencanaan sejak dini dan mengajukan permohonan ke kejaksaan untuk dilakukan pengawalan dan pengamanan sehingga terhindar dari persoalan dan gagalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah itu. 

"Pada tahun 2018, kita melakukan pengawalan dan pengamanan kepada 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 53 paket kegiatan. Bisa dikatakan 90% kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan," ungkap Syamsuardi Kajari Kabupaten Kepulauan Mentawai pada acara sosialisasi Tim pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada OPD di lingkungan Pemkab Mentawai di aula Sekretariat Daerah Mentawai, selasa (12/02/2019). 

Selanjutnya ia katakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi TP4D terhadap pelaksanaan kegiatan  2018, ditemukan beberapa persoalan yang menjadi kendala, diantaranya kontrak pelaksanaan kegiatan di penghujung tahun yang sudah mepet dengan deadline, persoalan pembebasan lahan, dan adanya orang ketiga dalam pengerjaan fisik di lapangan. 

"Kalau APBD sudah ada, dari sekarang dilaksanakan. Kalau bisa, Mei / juni semua sudah terkontrak. Sehingga masih ada tenggang waktu sampai akhir tahun jika ada persoalan. Kemudian, Di lokasi betul betul disterilkan pembangunan fisik terkait pembebasan lahan agar tidak terjadi penggantian lokasi yang memakan waktu dan memiliki tingkat kesulitan berbeda. Berikutnya, masih ada beberapa kegiatan dimana pemegang kontrak yang menandatangani kerjasama namun pengerjaannya di lapangan dialihkan  ke orang lain.Pekerjaan tidak boleh dialihkan ke pihak lain, kecuali pekerjaan khusus. Ujungnya, pekerjaan tidak selesai sesuai perencanaan, fisik tidak sesuai, gagal, dan yang rugi negara. Jika masih kita temui persoalan hukum demikian, akan kita tindak," pungkas Syamsuardi. 

Ia mengimbau kepada PPK, PPTK, maupun Kepala OPD agar pada tahun  2019 tidak terjadi lagi hal serupa, baik untuk pekerjaan yang dikawal maupun tidak. 

"Setiap bulan perlu melaporkan progress ataupun persoalan kegiatannya kepada TP4D agar bisa melihat persoalan yang dihadapi dan mencari solusi.  Kemudian monitoring hasil kerja dari PPK dan PPTK, bukan diatur oleh penyedia jasa," tukas Syamsuardi. 

Selanjutnya ia meminta Inspektorat Mentawai agar menguatkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) sehingga jika ada temuan, bisa memberikan rekomendasi dan bersama-sama mencari solusinya. 

Diketahui, sebelumnya TP4D di kejaksaan baru dibentuk pada akhir tahun 2015 menyikapi serapan anggaran yang sangat kecil di OPD karena takut berhadapan dengan hukum  dalam proses pencairan keuangan dan mengantisipasi praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tahun 2019 ini TP4D sudah masuk dalam struktur organisasi kejaksaan.

Sementara itu Yudas Sabaggalet pada saat bersamaan juga mengimbau kepada OPD agar berkolaborasi dengan  TP4D Kejari Mentawai mensukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan berani melakukan terobosan baru. 

"sebelum terjadi persoalan, sebaiknya awal tahun kita bekerjasama memotret kegiatan OPD secara bersama, sehingga jika ada potensi masalah dapat kita clearkan jauh hari," tukas Yudas. 

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Kepulauan Mentawai, Asisten II ekonomi pembangunan, inspektur, beberapa Kepala OPD dan perangkatnya. 

Reporter Mentawai: Kornelia Septin Rahayu 

Berita Terkait

Baca Juga