Tuntut Hak, Puluhan Kontraktor Demo Pemda Mentawai

Tuntut Hak Puluhan Kontraktor Demo Pemda Mentawai Foto: istimewa

Covesia.com - Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Konstruksi Mentawai (Forkompi) melakukan aksi demo di halaman kantor BKD (Badan Keuangan Daerah) Mentawai, Selasa (8/1/2019). 

“Kami menuntut hak-hak kami sebagai kontraktor karena kegiatan sudah di PHO (Provisional Hand Over atau Serah Terima Pertama/red) namun hingga akhir tahun belum dibayarkan,“ ujar Simon Lajira Ketua Forkompi. 

Simon mengatakan bahwa masih ada sisa pembayaran kegiatan beberapa proyek yang belum dibayarkan oleh Pemda Mentawai dari APBD 2018 sekira Rp15 miliar, dan 2017 sekira Rp5 miliar. 

Sesuai kontrak perjanjian jika pekerjaan sudah selesai di PHO, 14 hari sesudah proses harus dibayarkan pada rekanan. Seharusnya, kata dia, sudah dibayarkan sejak 18 Desember 2018 lalu. 

Ia mengatakan bahwa pihaknya memberi tenggang waktu hingga 31 Januari 2019 untuk pembayaran. 

“Jika  Pemda mangkir dari kesepakatan, maka kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi,“ kata Simon. 

“Kita berharap hal ini tidak terulang lagi dan Pemkab Kepulauan Mentawai agar lebih berhati-hati lagi melaksanakan kegiatan dengan menyediakan dana,“ harapnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mentawai, Rinaldi mengatakan bahwa kondisi kesediaan dana yang tidak memadai menjadi kendala saat membayarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  dari SKPD pada 2018 lalu. 

“Sebenarnya ada miskomunikasi dari rekan-rekan kontraktor. Sebelumnya, pada 31 Desember 2018 kita sudah memanggil 8 kepala OPD atau pun perwakilannya agar menyampaikan pada rekan kontraktor mengenai kegiatan 2018 yang telah di PHO akan dibayarkan pada 2019,“ terang Rinaldi. 

“Pembayaran sisa anggaran kegiatan 2018 sudah pada tahap proses penyiapan administrasi sejak 2 Januari 2019 hingga saat ini. Rencananya, akan kita bayarkan pada pertengahan Januari,“ kata Rinaldi. 

Sementara terkait pembayaran kegiatan 2017, katanya, sudah sesuai alur yang ada dan telah dibayarkan. 

“Yang belum dibayar yaitu kegiatan 2017 yang belum rampung,  kemudian kegiatannya dilanjutkan pada 2018. Sesuai kesepakatan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melalui DPRD Mentawai sudah dianggarkan dan tertera pada APBD Mentawai 2019,” tutur Rinaldi. 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pembayaran kegiatan 2017 yang dilanjutkan pada 2018 perlu melewati tahapan pembayaran sesuai legalitas yakni melalui audit inspektorat atau pengadilan. 

Kontributor Mentawai: Kornelia Septin Rahayu

Berita Terkait

Baca Juga