Persoalan Pembatalan CPNS, Ombudsman RI Panggil BKD Sijunjung

Persoalan Pembatalan CPNS Ombudsman RI Panggil BKD Sijunjung Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman RI, Adel Wahidi, Se;asa (8/1/2018)

Covesia.com - Pembatalan peserta tes CPNS setelah keluar hasil SKB terjadi di Kabupaten Sijunjung, Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman RI, Wilayah Sumbar, Adel Wahidi menuturkan, Ombudsman akan memanggil badan kepegawaian daerah (BKD) Sijunjung, Jumat (11/1) mendatang. 

"Berdasarkan laporan dari Nina Susilawati, kita akan panggil BKD Sijunjung dan BKD Sumbar untuk melakukan klarifikasi, apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Sijunjung ini perlu diklarifikasi secara langsung," ujar  Adel Wahidi usai menerima laporan Nina Susilawati, Selasa (8/1/2018).

Menurut Adel, laporan yang diserahkan Nina kepada Ombudsman lengkap baik secara formil maupun materil, tinggal lagi tindaklanjutinya.  

"Nah sebenarnya kita ingin tau, siapa yang sepertinya ngotot sekali hasil SKB Nina Susilawati dibatalkan, kalau berdasarkan dokumen yang diserahkan Nina, BKD Sijunjung yang meminta, kalau tidak diajukan tentu tidak ada pembatalan, padahal ia telah mengikuti seluruh prosesnya sampai tahap akhir," ujarnya.

Menurut Adel, ada keanehan dalam pembatalan tersebut, kenapa tidak semua darah yang memberlakukan hal yang sama dengan Kabupaten Sijunjung, seharusnya kalau memang yang diminta PGSD kenapa ditempat lain lulusan PGMI diterima.

"Kalau memang aturan seperti itu yang diterima untuk guru sekolah dasar adalah lulusan PGSD, tentunya di Kota Solok dan daerah lain juga berlaku seperti itu, nah ini perlu ditindaklanjuti antar instansi, kalau memang ada aturan tentu tidak boleh bupati mengambil tafsir sendiri terhadap peraturan tersebut," sebutnya. 

"Dia ikut SKB, kemudian kenapa ditengah perjalanan dibatalkan, ini jelas merugikan masyarakat kalau tau dari awal seperti itu, mereka tidak akan ikut dan mengambil formasi lain," lanjutnya.  

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kejadian ini akan dipertanggungjawabkan, ini yang akan dikonfirmasi nanti. " Surat pembatalan juga janggal seolah-olah normal karena ada surat dari Mempan RB dan mencantumkan PGSD, pengumuman bilang PGSD namun mereka terima PGMI  sejak awal," sebutnya.

(dil/don)

Berita Terkait

Baca Juga