Pembatalan 'di Tengah Jalan,' Peserta CPNS Cari Keadilan ke Ombudsman

Pembatalan di Tengah Jalan Peserta CPNS Cari Keadilan ke Ombudsman Nina Susilawati (32), salah seorang peserta seleksi CPNS untuk guru sekolah dasar (SD) tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung melaporkan BKD Sijunjung ke Ombudsman RI, Perwakilan Sumbar, Selasa (8/1/2019)(Foto: Covesia/ Fadil)

Covesia.com - Merasa dirugikan, Nina Susilawati (32), salah seorang peserta seleksi CPNS untuk guru sekolah dasar (SD) tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung melaporkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sijunjung ke Ombudsman RI. 

Menurut Nina, Pemerintah Sijunjung  membatalkan kelulusannya lantaran ijazah S1 berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, terkait linerisasi ijazah S1 PGMI. 

 "Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung, Waktu itu beliau setelah berkoordinasi dengan tim membolehkan saya ikut mendaftar. Sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," ujar Nina di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar kepada covesia.com, Selasa (8/1/2019).

Menurut Nina, setelah mendapatkan surat pembatalan, ia mendatangi Bupati Sijunjung di rumah dinas bupati yang juga dihadiri oleh BKD Kabupaten Sijunjung.

"Waktu itu, BKD menyebutkan pembatalan CPNS Menpan RB yang meminta, ini hanya formalitas saja dan ada harapan untuk lulus. Waktu itu saya terima saja dan ini merupakan jawaban yang disampaikan oleh pihak BKD di rumah dinas bupati," ujar Nina  

Permasalahan ini juga sudah disampaikan kepada Kementrian Agama RI, dan Kemenag menyurati BKD Sijunjung terkait linerisasi ijazah PGMI namun tidak digubris oleh Pemda Sijunjung.

"Sudah disurati oleh Kemenag, karena tidak digubris saya dipanggil ke Jakarta dan Kemenag membawa saya ke Kemenpan RB dan ketika itu pihak Mempan RB menyebutkan bahwa sebetulnya BKD Sijunjung yang meminta Kemenpan untuk membatalkan hasil kelulusan saya," sebutnya. 

Lebih lanjut, Nina menyebutkan, beberapa temannya yang berlatar pendidikan PGMI lulus sebanyak 14 orang untuk menjadi guru sekolah dasar di Kota Solok. 

"Kalau memang lulusan PGMI tidak masuk dalam formasi yang dibutuhkan, kenapa teman-teman saya yang juga PGMI lulus sekitar 80 persen di Kota Solok, belum lagi yang di Kabupaten Solok," sebutnya. 

"Saya hanya berharap ada keadilan, mungkin ini menjadi pelajaran bagi saya dan saya tidak ingin lulusan PGMI yang lainnya mendapatkan hal yang sama dengan saya," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.

Dalam surat tersebut dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran Permen PAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung.

Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD.

(dil/don)

Berita Terkait

Baca Juga