Bonus Tidak Dibayarkan, Pelatih dan Official Porprov Bukittinggi Datangi DPRD

Bonus Tidak Dibayarkan Pelatih dan Official Porprov Bukittinggi Datangi DPRD Bonus Tidak Dibayarkan, Pelatih dan Official Porprov Bukittinggi Datangi DPRD, Senin (7/1/2019)(Foto: Covesia/ Debi)

Covesia.com - Bonus tidak dibayarkan, belasan pelatih dan official Porprov 2018 mendatangi DPRD Bukitttinggi, Senin (7/1/2019).

Hidayat, mewakili para pelatih dan official mengatakan bahwa kedatangan sejumlah pelatih dan official ke DPRD untuk menyampaikan bonus pelatih yang tidak dibayarkan. 

"Selain untuk menyampaikan bonus pelatih dan official kedatangan ini juga terkait tidak adanya anggaran Koni untuk tahun 2019, " sebut Hidayat yang juga bendahara Koni Bukittinggi.

Ia menjelaskan untuk bonus pelatih, kebijakan pemko untuk mengikutsertakan atlet yang memiliki KTP Bukittinggi tidak dilaksanakan secara tertulis dan tidak pernah diterima oleh Koni, namun hanya secara lisan saja dari Walikota. 

"Sementara, dari Koni Sumbar hanya menyatakan yang boleh ikut Porprov, harus ber-KTP Sumbar dan semua yang diutus dari Bukittinggi, lolos dari syarat dan ketentuan dari panitia pelaksana Porprov serta Koni Sumbar," ujarnya. 

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan keputusan Walikota untuk mengikutsertakan atlet asli Bukittinggi, merupakan usulan dari DPRD juga karena memang beberapa kali paripurna, sejumlah fraksi juga meminta hal tersebut.

"Persoalan ini diharapkan menjadi pelajaran demi kemajuan olahraga di kota Bukittinggi, sekarang uang sudah tidak ada lagi dan tidak bisa dianggarkan lagi. Ini sudah kebijakan dari pemerintah daerah, jadikan ini sebuah pelajaran," ungkapnya. 

Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, apapun keputusan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Pemerintah telah menyampaikan keputusan dan komitmen secara tertulis dan berkewajiban membina olahraga dan mengambil kebijakan terkait olahraga.

"Tujuan kita, olahraga ini ajang pembinaan. APBD harus saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ajang ini moment pembinaan dan peningkatan sportifitas yang bertanggungjawab, bukan untuk diperjualbelikan. Sehingga keputusan ini tetap menjadi keputusan pemerintah daerah, sehingga kedepan kita harapkan tidak ada lagi persoalan serupa. Dan ditegaskan bonus dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

(deb/don) 

Berita Terkait

Baca Juga