Walikota Harapkan Peran Aktif Masyarakat Tolak Perilaku LGBT dan Bencong di Payakumbuh

Walikota Harapkan Peran Aktif Masyarakat Tolak Perilaku LGBT dan Bencong di Payakumbuh Ilustrasi (Antara)

Covesia.com - Walikota Payakumbuh, Riza Falepi buka-bukaan soal kelemahan dan rencana Pemko Payakumbuh soal apa yang akan dilakukan pasca deklarasi anti LGBT pada 5 Oktober 2018 silam. Termasuk soal Perda dan penegakan hukum yang dianggap masih lemah untuk mengaplikasikan hasil deklarasi.

“Saya sangat ingin ada peran aktif dari masyarakat secara bersama untuk mengaplikasikan hasil deklarasi anti pekat dan LGBT kemarin. Kalau bisa dibikin spanduk besar-besar dan banyak di Payakumbuh ini dengan kata-kata “Payakumbuh Mengharamkan Bencong Mangkal atau Tolak Bencong Mangkal di Kota Payakumbuh,”. Soalnya perda dan penegak hukum untuk LGBT ini masih lemah,” kata Riza, Jumat (7/12/2018).

Dengan hal ini, Riza yakin akan ada Shock Therapy kepada para bencong untuk berkeliaran di Payakumbuh, walaupun LGBT tidak hanya ditargekan kepada bencong saja. Namun, untuk langkah pertama, akan lebih baik untuk menolak aktivitas bencong yang suka melakukan seks menyimpang.

“Untuk langkah pertama, ditargetkan pencegahan prilaku seks menyimpang para bencong. Kalau ada yang mangkal malam hari, usir saja. Prilaku ini sama seperti virus yang membuat orang lain terpengaruhi,” kata Riza.

Jika masyarakat Payakumbuh komit dengan hal ini, dirinya mengaku akan mendukung penuh hal ini sampai Perda dan ruang gerak penegak hukum kuat.

“Saya dukung penuh kalau masyarakat mau bergerak aktif bersama pemerintah. Karena memang hal seperti ini yang kami harapkan. Jangan hanya menunggu aksi dari pemerintah dan penegak hukum saja. Saat ini, penguatan Perda dan aturan untuk penegak hukum soal LGBT ini sedang dibahas,” katanya.

Namun pada tahun 2019 mendatang, Riza sudah menganggarkan dana untuk menghidupkan kembali Poskamling disetiap RW yang nantinya dibina oleh Polres Payakumbuh. Hal ini dirasa efektif untuk mengawasi aktivitas masyarakat yang dilarang oleh aturan adat, agama dan daerah.

Sementara itu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Payakumbuh, Fahman Rizal meminta Pemerintah untuk bergerak cepat untuk menguatkan Perda anti Pekat dan LGBT. Pasalnya penderita HIV/AIDS terbesar di Kota Payakumbuh dikarenakan hubungan seks tidak normal yang dilakukan oleh kalangan LGBT dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan 83 persen penderita HIV /AIDS di Kota Payakumbuh karena dua factor ini.

“Saya harap Pemko Payakumbuh segera bergerak cepat untuk memperkuat Perda dan menemukan metode yang ampu untuk merealisasi deklarasi anti Pekat dan LGBT tanggal 5 Oktober silam. Soalnya, karena Pekat inilah HIV/AIDS berkembang biak di Payakumbuh,” kata Fahman.

(agg/don)

Berita Terkait

Baca Juga