Tak Ada Izin, Satreskrim Pasang Garis Polisi di Area Material Bangunan PT MAC

Tak Ada Izin Satreskrim Pasang Garis Polisi di Area Material Bangunan PT MAC Foto: Istimewa

Covesia.com - Satuan gabungan Reskrim Polres Kepulauan Mentawai yang terdiri dari Sat Sabhara, bagian operasional, dan Provos memasang  garis polisi di area gundukan bahan material bangunan batu dan pasir milik PT. Mega Asri Cemerlang (MAC) di Simaobuk Kecamatan Sipora Utara yang tanahnya merupakan milik Pemda Mentawai. Diketahui, PT.MAC yang merupakan rekanan Perusda Mentawai mulai beroperasi sekira Juni 2018 lalu.

Tiga tumpukan material milik PT MAC di area sekira 10 ha tersebut berkisar sebanyak 16.000 ton. 

“Kita memasang garis polisi sesuai perintah Kapolres Mentawai terkait masalah pertambangan PT. MAC di Simaobuk,” ungkap Kasatrekrim Polres Kepulauan Mentawai Iptu Hendri Bayola di lokasi, Senin (3/12/2018).

Iptu Hendri mengatakan bahwa Pihak PT. MAC tidak mengantongi Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) terkait pengangkutan dan penjualan bahan material berupa pasir dan batu split tersebut.

“Seharusnya PT. MAC kalau mau berjualan, langsung menjual ke pemimpin proyek (pimpro)  tanpa menumpukkan material di sini. Kalau ditumpuk harus memiliki izin stockpile/ penumpukan,” terang Iptu Hendri Bayola.

Berdasarkan keterangan Iptu Hendri Bayola, pihak Polres Kepulauan Mentawai telah memberi tenggat waktu peringatan ke PT. MAC untuk melengkapi surat izinnya. 

“Pertama, saat melakukan Inspeksi mendadak ke Simaobuk, Polres Mentawai sudah memberitau untuk melengkapi surat perizinan. Bahkan ia sudah membuat surat perjanjian tapi sampai sekarang belum melengkapi, sehingga menjadi dasar kami untuk menertibkan perizinan sesuai UU yang berlaku,” paparnya. 

“Peringatan ke dua sudah diberi, namun PT. MAC sampai sekarang tidak mau membuat surat pernyataan. Hingga saat ini, kasus PT. MAC tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan dalam waktu dekat kami akan intensifkan penyidikan, kemudian setelah pemeriksaan baru menetapkan tersangka,” terang Iptu Hendri Bayola.

Tersangka kasus di atas terancam dijerat pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral batu bara (minerba) tanpa izin dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sekira 10 M.

Kontributor Mentawai: Kornelia Septin Rahayu

Berita Terkait

Baca Juga