APBD Mentawai 2019 Disahkan Rp1,075 Triliun

APBD Mentawai 2019 Disahkan Rp1075 Triliun Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake (kanan), menandatangani nota pengesahan APBD Mentawai 2019. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

Covesia.com - DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Kamis malam, (29/11/2018). Selanjutnya, APBD 2019 akan melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kemendagri yang ditargetkan sebelum Natal sudah final.

Dari nota Rancangan APBD 2019 yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menargetkan RAPBD 2019 senilai Rp1,042 triliun, naik sebanyak Rp33 miliar.

"Ada kenaikan dari Rp1,042 triliun (dari nota) menjadi sekitar Rp1,075 triliun, semuanya adalah program prioritas, jadi kita harus berhemat dalam artian memprioritaskan kebutuhan masyarakat agar juga anggaran berdampak kepada masyarakat karena anggaran kita terbatas," kata Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake usai rapat pleno penetapan pada Kamis malam, (29/11/2018) di Kantor DPRD Mentawai.

Pada nota yang disampaikan Kortanius sebelumnya, APBD 2019 masih mengalami defisit senilai Rp16,3 miliar. Angka defisit tersebut yang direncanakan akan ditutupi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenan (SiLPA).

Program prioritas Pemda Mentawai tahun depan tetap pembangunan infrastruktur. Penjabaran RAPBD 2019 yang disampaikan sebelumnya Pendapatan Daerah pada RAPBD 2019 ditargetkan 1,026 triliun, terinci PAD dianggarkan Rp50,1 miliar, Dana Perimbangan Rp891,5 miliar, lain-lain pendapatan yang sah Rp84,4 miliar.

Kemudian Pendapatan Asli Daerah, meliputi Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, PAD di dalamnya ada retribusi daerah, pajak daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah, Dana perimbangan meliputi DAU, DAK, dan Dana Insentif Daerah.

Kemudian Belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung pada RAPBD 2019 ditargetkan 1,042 triliun.

Rinciannya belanja tidak langsung Rp409,2 miliar yang terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/desa dan belanja tidak langsung.

Kemudian belanja langsung dianggarkan Rp633,2 miliar yang terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Lalu anggaran pembiayaan Rp240,5 miliar yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah Rp128,4 miliar, bersumber asumsi SILPA Rp21,9 miliar dan pinjaman daerah kepada PT. SMI Rp106,4 miliar.

Pengeluaran pembiayaan daerah Rp112,1 miliar terdiri penyertaan modal pemda kepada BUMD Rp16,8 miliar, pembayaran kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya Rp95,3 miliar.

Sumber: Mentawaikita

Berita Terkait

Baca Juga