DPRD: Cegah LGBT di Sumbar, Revisi Perda Anti Maksiat Perlu Dipercepat

DPRD Cegah LGBT di Sumbar Revisi Perda Anti Maksiat Perlu Dipercepat Ketua Komisi V DPRD Sumbar dari partai Gerindra Hidayat. Foto: Dok Pribadi

Covesia.com - Praktik asusila yang dilakukan oleh pelaku lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sudah meresahkan. Bahkan, para pelaku berani terang-terangan menunjukkan identitas diri dan pasangannya di media sosial. 

"Secara prinsip perilaku tersebut bertentangan dengan nilai agama dan adat yang ada di Sumbar. Kita semua tidak bisa mentolerir prilaku menyimpang tersebut berkembang di Sumbar," ujar Ketua Komisi V DPRD Sumbar dari partai Gerindra Hidayat, saat dikonfirmasi, Rabu (7/11/2018).

Menurut Hidayat, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya kongkrit untuk meminalisir berkembangnya kelompok LGBT di Sumbar. Ini juga yang menyebabkan para pelaku berani tampil di media sosial.  

"Saya pikir, harus ada sanksi sosial bagi pelaku. Sanksi tersebut bisa berupa diarak sepanjang jalan atau diasingkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Di samping itu, juga harus ada pengawasan dari keluarga," sebutnya. 

"Jika ada anak laki-laki dan teman laki-lakinya berada di kamar lebih lama ini perlu diwaspadai. Selama ini kita hanya takut jika anak laki-laki membawa perempuan padahal sekarang sudah berubah," lanjutnya.  

Terkait regulasi, ia menyebutkan bahwa sebelumnya ada rencana untuk merancang Perda anti LGBT namun ada pemahaman lain dari  Balitbang Pemprov Sumbar untuk merevisi Perda anti maksiat sehingga bisa memasukkan konten larangan perilaku LGBT dalam Perda tersebut. 

"Sekarang masih berada di Biro Hukum Pemprov Sumbar tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut," ujarnya.

"Ini akan menjadi landasan dari Satpol-PP dan instansi terkait untuk bertindak. Revisi Perda anti maksiat ini harus segera di sahkan. Kita juga mendesak Pemprov Sumbar untuk segera mengusulkannya ke DPRD nanti akan dibahas lengkap dengan naskah akademiknya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Sumbar Zul Aliman mengakui saat ini terjadi kekosongan hukum untuk menindak pelaku LGBT di Sumbar.

"Kami pernah menangkap basah pasangan LGBT yang dilakukan hanya sebatas membina dan memanggil orang tua, kalau menindak secara hukum tidak bisa, sebab belum ada aturan tertentu untuk pelaku LGBT ini, " sebutnya.

Ia berharap dengan adanya regulasi dalam bentuk Perda hingga Peraturan Nagari bisa menjadi salah satu solusi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Selain pembinaan dan sosialisasi tentu juga harus ada aturan untuk sanksi bagi pelaku," ujarnya.

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga