Dana Kapitasi Mandek Barujung Mogok Kerja, Ini Penjelasan Dinkes Pasaman

Dana Kapitasi Mandek Barujung Mogok Kerja Ini Penjelasan Dinkes Pasaman Terpampang papan pemberitahuan Puskesmas tutup, di pintu masuk Puskesmas Cubadak Duo Koto, Pasaman. Foto: Heri Sumarno

Covesia.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman membeberkan sejumlah penyebab terhambatnya proses pencairan dana kapitasi Puskesmas Cubadak, Kecamatan Dua Koto, hingga berujung aksi mogok kerja puluhan petugas di Puskesmas tersebut.

"Benar. Dana Kapitasi Puskesmas Cubadak semenjak bulan Juni-Oktober 2018 ini belum bisa dicairkan," kata Kadis Kesehatan Pasaman, Amdarisman ketika dikonfirmasi oleh Covesia.com, Sabtu (20/10/2018).

Dia menyebutkan, dalam mekanisme pencairan dana kapitasi Puskesmas dari pihak BPJS Kesehatan, mesti mendapat rekomendasi dari Dinkes agar dana itu bisa dicairkan oleh pihak BRI. 

"Nah, sebab belum bisa dicairkan karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Puskesmas Cubadak belum lengkap. Tentu kami dari Dinas Kesehatan belum bisa memberikan rekomendasi pencairan itu," jelas Amdarisman. 

Menurutnya, kebijakan itu sengaja dibuat agar seluruh surat pertanggungjawaban dana di seluruh Puskesmas bisa terkontrol dengan baik dan jelas. 

Kemudian, kebijakan ada guna menghindaari masalah dalam pemeriksaan keuangan oleh intansi atau lembaga terkait.

"Masalah dana ini kan sangat sensitif. Kalau tidak hati-hati bisa fatal akibatnya," ujarnya. 

Dia mengatakan, Dinkes Pasaman sudah empat kali membantu penanganan masalah di internal Puskesmas Cubadak. 

"Dari keterangan Kepala Puskesmas, dr Tarigan, laporan SPJ tak kunjung selesai karena bendahara mengundurkan diri," katanya. 

Dia melanjutkan, Dinkes mempertanyakan surat pengunduran diri yang bersangkutan. 

"Belum terjawab oleh dr Tarigan, dia kemudian mengajukan bendahara yang baru. Tentu persoalan ini semakin memperlambat proses pencairan dana kapitasi tersebut. Sehingga karyawan dan tenaga medis berontak," tambahnya.

Dinas Kesehatan sudah membantu berbagai solusi. Tetapi persoalan pertanggungjawaban tidak bisa ditawar lagi, harus lengkap dan sesuai ketentuan. 

Persoalan ini akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan ke Bupati Pasaman. 

"Persoalan ini akan segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan di Puskesmas tersebut," tutupnya.

(her/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga