Keterbukaan Informasi Publik Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis

Keterbukaan Informasi Publik Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis Focus Group Discussion (FGD) antara NGO dan pihak pemerintahan terkait Melembagakan Keterbukaan Informasi dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis di Sumbar, Jumat (12/10/2018)

Covesia.com - Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumatera Barat megungkapkan, untuk tahun ini sebanyak 2 ribu lebih Kominfo Sumbar menerima Daftar Informasi Publik yang telah dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di lembaga pemerintahan.

"Tahun ini memang ada peningkatan, kami sudah menerima Daftar Infomasi Publik sebanyak 2 ribu lebih untuk tahun ini, memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 935 yang berhasil dikumpulkan," ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Sumbar, Indra Sukma, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Jum’at (12/10/2018) kemarin. 

Lebih lanjut Indra mengatakan, meski mengalami peningkatan, namun masih terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan informasi yang semestinya dibuka kepada masyarakat umum.

“Apa yang kita bicarakan dalam FGD ini memang semua benar adanya, yang mana sering terjadi mis komunikasi pemahaman antara pimpinan dan bawahan, karena tidak adanya pemahaman terkait informasi publik tersebut, mana yang harus dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, melalui kegiatan yang dilaksankan ini, kita menghimpun pandangan dan kendala yang dialami PPID pembantu dalam mengakses keterbukaan informasi,” jelasnya.

Ia menyebut, kedepannya diharapkan dengan mehahami kendala yang ada dapat mengatasi permasalahan dalam keterbukaan informasi.

"Semua itu untuk penguatan pelayanan infromasi kepada publik, kita memahami kendala yang ada dan mengajak seluruh pihak untuk menyatukan pemahaman ini, mengetahui dokumen apa saja yang dapat dijadikan daftar informasi publik, jika sudah memahami hal tersebut, tentunya  akan bermuara pada keterbukaan infomasi kepada publik," sebutnya.

Sementara itu, Wendra Rona Putra, Direktur LBH Padang yang menginisiatori kegiatan pertemuan PPID bersama Organisasi Non Pemerintahan (NGO) Sumbar menyebutkan, pihaknya memandang perlunya ada pertemuan dan menyatukan sudut pandang yang sama antar lembaga dalam hal keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh PPID.

"Keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi," ungkap Wendra.

Direktur LBH Padang tersebut mengakui, sejauh ini meski pemerintah Sumbar selalu  mengkampanyekan tentang keterbukaan informasi namun masyarakat sipil masih kesulitan dalam menerima infomasi publik tersebut.  

"Dimana-mana kita melihat keterbukaan infomasi yang diserukan, namun dalam realitanya masih sulit untuk memperoleh data tersebut, tentu ini tidak sejalan dengan yang diserukan," sebutnya.

Oleh sebab itu, pihaknya memandang perlu adanya persamaan persepsi antar lembaga pemerintahan dengan masyarakat yang ingin mengakses informasi publik.

"Kendala tersebut semetinya dipecahkan bersama, dan kita melihat dalam pertemuan ini ada semangat bersama untuk keterbukaan publik tersebut," tuturnya.

Selaku NGO, selama ini pihaknya mengakui masih kesulitan dan baru mendapatkan data tersebut setelah menjadi sengketa di persidangan Keterbukaan Informasi (KI).

"Kami menggandeng Kominfo, mengajak OPD diskusi bersama, terkait kepentingan dari meminta kases data keterbukaan informasi tersebut, memang selama ini bersengketa dulu baru akhirnya diberikan, kalau seandainya ada pemahaman yang sama tentu kita semua tidak perlu menghabiskan waktu, kalau ujung-ujungnya data infomasi itu diberikan juga, dan selesai dengan damai," kata dia.

(don)


Berita Terkait

Baca Juga