DPRD Bukittinggi Sahkan APBD Perubahan 2018

DPRD Bukittinggi Sahkan APBD Perubahan 2018 Foto: Debi Kurnia

Covesia.com - DPRD Kota Bukittinggi, Sumbar mengesahkan APBD perubahan tahun 2018 dalam rapat paripurna sekaligus ketok palu dua ranperda lainnya, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (24/9/2018).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan hari ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk kelanjutan pembangunan dan kinerja maksimal dalam pembangunan kota Bukittinggi, karena dengan disahkannya APBD perubahan 2018, tentu kepastian terkait anggaran yang akan digunakan dan diserap oleh seluruh SOPD telah didapat.

"Kita berharap seluruh SOPD dapat meningkatkan kinerja dengan telah disahkannya APBD perubahan ini, karena target pendapatan pada APBD perubahan 2018 ini naik 3,15%, dari Rp 697,4 miliar, menjadi Rp 719,4 miliar lebih karena apa yang ditargetkan pemda dalam lima bulan ini dapat diharapkan tercapai, termasuk juga pada penyerapan anggaran dan juga pencapaian target PAD, masing-masing SOPD," ungkapnya.

Ia merinci untuk APBD perubahan 2018 Bukittinggi, naik menjadi Rp 719,4 miliar, untuk target PAD meningkat Rp 2,7 miliar, sebelumnya Rp 99,9 miliar lebih, menjadi Rp 102,7 miliar lebih. Dana perimbangan menjadi Rp 534,5 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah menjadi Rp 82,1 miliar lebih.

Belanja daerah naik menjadi Rp 839 miliar lebih, pembiayaan daerah naik menjadi Rp 119,7 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan daerah juga naik menjadi Rp 124,7 miliar lebih, pencairan dana cadangan Rp 40,3 miliar lebih. Pengeluaran pembiayaan daerah Rp 5 miliar. 

Sedangkan silpa pun juga diprediksi naik menjadi Rp 84,4 miliar lebih. Belanja pegawai naik menjadi Rp 40,3 miliar lebih dan belanja barang dan jasa naik menjadi Rp 226,3 miliar lebih.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengapresiasi upaya kerja keras DPRD dan Pemko dalam pembahasan APBD perubahan 2018. 

Pembiayaan pada perubahan anggaran ini diproyeksikan dapat menutupi defisit anggaran dengan jumlah yang sama. Sehingga posisi perubahan APBD kota Bukittinggi, setelah dilakukan pembahasan menjadi seimbang.

"Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan SKPD yang sangat besar pada perubahan ini, baik melalui rasionalisasi yang dilakukan sendiri oleh masing-masing SKPD," jelasnya.

Selain pengesahan APBD perubahan 2018, dalam kesempatan yang sama juga disahkan  dua ranperda lainnya yakni pencabutan perda no 10 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan dan perubahan perda no 3 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

(deb) 

Berita Terkait

Baca Juga