Hingga Triwulan Tiga Tahun 2018, Penyaluran Bansos PKH di Pasaman Capai Rp53,5 Miliar

Hingga Triwulan Tiga Tahun 2018 Penyaluran Bansos PKH di Pasaman Capai Rp535 Miliar Foto: Covesia/ Heri Sumarno

Covesia.com - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sudah berjalan 3 tahun terhitung sejak pertengahan 2015 lalu. Hingga Triwulan ketiga tahun 2018 ini, sudah tersalurkan sebanyak Rp53,5 Miliar dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 12.581 KK penerima manfaat.

"Saat ini penyaluran dana Bansos PKH sudah diberlakukan dengan sistem Non Tunai. Adapun besaran dana yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat yaitu Rp1.890.000,-/Tahun yang disalurankan tiap Triwulan. Dari tahun 2015 Sampai Triwulan ketiga th ini sudah kami salurkan Rp53,5 Miliar terhadap 12.581 KK penerima manfaat di Pasaman,"terang Koordinator PKH Pasaman, Yodi Hidayat kepada Covesia.com, Sabtu (15/09/2018).

Menurut Yodi, pihaknya bersama pendamping lainnya sangat ketat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana Bansos PKH tepat sasaran. Sehingga tujuan utama program PKH untuk pengentasan angka kemiskinan dapat tercapai.

"Kami bersama pendamping selalu mengawasi pemanfaatan dana yang diterima agar terpakai sesuai kebutuhan prioritas penerima manfaat. Kemudian disamping menyalurkan dana, kami juga aktif melakukan berbagai pemberdayaan dengan kurikulum dan materi yang sudah diatur dalam buku panduan PKH. Sehingga harapan kita nantinya ada perubahan atau peningkatan yang siknifikan usai menerima manfaat dana PKH ini," ujar Yodi.

Lebih lanjut kata Yodi, seluruh penerima manfaat PKH juga harus taat kepada komitmen yang sudah diatur dalam PKH. Jika tidak, keluarga penerima manfaat akan diberikan sanksi peringatan ataupun penundaan dana bantuan sebagai pembinaan terhadap mereka.

"Penerima manfaat PKH itu kan keluarga miskin dengan beberapa komponen yaitu Ibu hamil, anak balita, anak pra sekolah usia 5-6 tahun, usia sekolah SD-SMA, lansia 70 tahun keatas dan Disabilitas total. Makanya masing-masing penerima manfaat sesuai komponennya harus taat dengan aturan. Pengecekan terhadap komitmen peserta rutin dilakukan pendamping PKH ," tegasnya.

Sebab kata Yodi, sudah 750 KK lebih yang keluar dari daftar penerima PKH dengan alasan yang bervariasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 ini.

"Dari jumlah itu diperkirakan 40 % penerima dana PKH keluar karena sudah tidak memiliki komponen sebagai syarat utama. Kemudian sekitar 15 % dikeluarkan karena tidak komitmen dengan perjanjian atau aturan yang ada di PKH. Selanjutnya ada juga yang mundur dengan terhormat karena secara ekonomi sudah mapan, sehingga pendamping mewisudanya. Sementara sisanya dengan alasan yang bervariasi, diantaranya ada yang pindah atau merantau. Alhamdulillah berkat keseriusan kita bersama teman-teman pendamping mengantarkan  PKH Pasaman sebagai Terbaik 1 Se-Sumatra Barat Tahun 2017 dalam pengelolaan PKH," tutupnya.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga