Cegah Ilegal Fishing di Kawasan Pulau Terluar, Sumbar Butuh Kapal Cepat

Cegah Ilegal Fishing di Kawasan Pulau Terluar Sumbar Butuh Kapal Cepat Ilustrasi Kapal cepat (Foto: Pixabay)

Covesia.com - Cegah terjadinya penyelundupan dan ilegal fishing di pulau terluar wilayah Sumbar, Pemprov Sumbar berupaya datangkan empat kapal cepat melalui dana APBN.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, untuk luas peraian laut Sumbar mencapai 186.580 kilometer dengan panjang garis pantai mencapai 2.312, 71 kilometer tentunya dibutuhkan pengawasan pulau menggunakan kapal cepat.

"Aksi pencurian ikan di wilayah Sumbar  sulit dihentikan, makanya kita perlu kapal cepat untuk mencegahnya," ujar Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (13/9/2018).

Kata Nasrul, saat ini Sumbar hanya punya dua unit kapal patroli, tetapi  kecepatannnya hanya 10 knot dan sulit mencapai lokasi jika dibutuhkan dengan segera.

"Ada beberapa kali laporan kapal kandas di perairan laut Sumbar, tetapi kapal patroli tidak bisa memberikan bantuan secara cepat dan Sumbar harus memiliki kapal berkecepatan di atas 25 knot," terang Nasrul.

Lebih lanjut, ia menyebutkan jika kapal cepat tersebut jadi, nanti akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI untuk pengawasan.

Sementara itu, Kabid Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Alber Krisdiarto mengatakan, Provinsi Sumbar memiliki tiga pulau kecil terluar, sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Masing-masing, pulau Sibaru-baru, Pagai Utara dan Pulau Niau.

"Sangat sulit mengawasi pulau tanpa kapal cepat, dan rencana pengadaan kapal sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengadaan ini akan memakan anggaran biaya sekitar Rp15 miliar untuk satu kapal," ujarnya.

(dil)

Berita Terkait

Baca Juga