Pimpinan UIN IB Padang Janji akan Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

Pimpinan UIN IB Padang Janji akan Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Aksi Demontrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa peduli kampus (AMPK) UIN Imam Bonjol Padang, Senin (10/9/2018)(Foto: Covesia/ Fadil)

Covesia.com - Menanggapi aksi demontrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa peduli kampus (AMPK), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Ikhwan Matondang berjanji akan tindak lanjuti tuntutan mahasiswa.

"Semua tuntutan mahasiswa sudah saya jawab, dan yang bisa saya penuhi hanya tuntutan yang sesuai dengan jabatan saya selaku Bidang Kemahasiswaan. Nanti kita juga akan mengadakan rapat terkait persoalan yang terjadi di kampus UIN ini," ujar Ikhwan kepada sejumlah awak media di Padang, Senin (10/9/2018).

Terkait Presiden Mahasiswa, Khairul Fajri yang terlibat dalam politik praktis dan sekarang mencalonkan diri di Dapil Kabupaten Solok Selatan, Ikhwan mengaku masih menunggu keputusan yang diambil oleh Senat Mahasiswa (SEMA) UIN IB Padang.

"Memang dalam peraturannya, Presiden Mahasiswa serta lembaga mahasiswa tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh SEMA UIN setelah itu ditindaklanjuti oleh pihak kampus, saya sudah lihat di situs KPU, memang dia terdaftar sebagai DCS, kalau status mahasiswa itu tidak masalah," ujar Ikhwan.

Selain itu, Ikhwan juga sepakati  beberapa tuntutan mahasiswa, seperti menuntaskan kasus Okta Sandi yang sempat ditahan oleh Polsek Kuranji lantaran melukai dua orang pemuda yang menyerangnya, begitu juga dengan tuntutan mahasiswa agar pihak kampus mempermudah mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas kampus.

"Soal uang kuliah tunggal (UKT) ini merupakan keputusan Menteri dan ini berlaku untuk semua UKT perguruan tinggi (PT), makanya solusinya setiap tahun ada beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, baik dari kampus atau dari BAZNAS yang selama ini telah bekerjasama dengan UIN," ujarnya.

Dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa juga menutup paksa kantor Senat Mahasiswa UIN IB lantaran dinilai lamban dalam memutuskan persoalan presiden mahasiswa (Presma) yang terlibat dalam politik praktis dan bertentangan keputusan Rektor UIN IB Padang Nomor 775 tahun 2018 tentang persyaratan Pemilu Raya.

Dalam keputusan Rektor tersebut tidak dibenarkan calon Presma dan setelah ditetapkan sebagai Presma terlibat dalam politik praktis.

Sementara itu, salah seorang anggota Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Imam Bonjol, Tasril, menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait Presiden Mahasiswa UIN IB yang maju di Dapil Solok Selatan dari PKB bebera hari yang lalu.

Baca juga: Lamban Selesaikan Berbagai Masalah, Ratusan Mahasiswa UIN IB Padang Unjuk Rasa

(dil/don)

Berita Terkait

Baca Juga