Tolak Presidential Threshold, Aliansi BEM Sumbar Unjuk Rasa

Tolak Presidential Threshold Aliansi BEM Sumbar Unjuk Rasa Foto: M.Fadli MZ/covesia

Covesia.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se- Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (9/8/2018), menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat terkait penolakan penetapan presidential threshold.

Seperti diketahui, presidential threshold mewajibkan Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol mesti mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional untuk dapat mengusung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019 mendatang.

Saat orasi di depan gedung DPRD Sumbar, Faizil Putra, selaku koordinator aksi mengungkapkan bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden merusak demokrasi di Indonesia, dimana dalam Pemilu 2019 mendatang tidak munculkan tokoh-tokoh baru yang berkompeten.

"Tokoh-tokoh nasional tidak hanya Joko Widodo dan Prabowo, masih banyak yang lain. Ini merusak jalannya  demokrasi di Indonesia," ujar Faizil saat orasi di depan gedung DPRD Sumbar.

Kata Faizil, meskipun saat ini telah dilakunan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), namun masih terjadi tarik ulur dan tentunya ambang batas pencalonan presiden 20 persen tersebut bisa dicabut.

"Kalau tidak ada pembatasan tersebut, saya juga bisa maju, ini kan hak warga negara bukan hanya kepentingan Parpol, selain itu kita perwakilan mahasiswa mengajak DPRD Sumbar untuk satu suara agar menolak penetapan ambang batas pencalonan presiden tersebut," sebutnya.

Selain Faizil, mahasiswa lainnya, Teguh juga mengungkapkan bahwa terkait pendaftaran Capres, masyarakat dipaksa untuk memilih tanpa bisa mengusulkan siapa pemimpin mereka, ini jelas mencurangi hak sebagai warga negara.

"Indonesia sepertinya kehabisan stok pemimpin, tokoh yang muncul hanya itu-itu saja Jokowi dan Prabowo, seolah -olah tidak ada lagi tokoh yang layak maju selain dari mereka," ujar mahasiswa Universitas Andalas tersebut.

(fdl)

Berita Terkait

Baca Juga