Terkait Bocornya Limbah PT BSS, Pemda Agam Bentuk Tim Investigasi

Terkait Bocornya Limbah PT BSS Pemda Agam Bentuk Tim Investigasi Tampak jebolnya kolam instalasi pengolahan limbah (IPAL) sawit PT Bumi Sawit Semesta (BSS) (Foto: Covesia/Johan)

Covesia.com - Terkait jebolnya kolam instalasi pengolahan limbah (IPAL) sawit PT Bumi Sawit Semesta (BSS), Pemerintah Daerah (Pemda)  Agam bentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab dan dampak ditimbulkan akibat limbah.

Bupati Agam, Indra Catri, melalui Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra, Isman Imran mengatakan, tim yang dibentuk Selasa (7/8/2018) itu terdiri dari unsur PT BSS, BPBD, PUTR, Distan Agam, pemerintah kecamatan, nagari, LSM serta masyarakat setempat.

“Dalam rapat tersebut kita membentuk investigasi penyebab bobolnya IPAL PT BSS, baik dari segi konstruksi bangunan kontur tanah serta dampak yang bisa ditimbulkan oleh cuaca. Sebelumnya juga sudah di instruksikan agar pihak pabrik tidak melakukan kegiatan produksi hingga kolam penampungan limbah diperbaiki,“ ujarnya saat di konfirmasi Covesia.com.

Tidak hanya itu, tim juga membahas masalah penanganan dampak yang ditimbulkan oleh limbah pabrik seperti area pertanian dan lokasi ikan larangan  masyarakat yang berada di nagari Manggopoh.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Manggopoh, M Nasir menyayangkan sikap pengelola PT BSS karena tidak adanya keinginan untuk mengadakan silaturahmi terkait  permasalahan yang merugikan masyarakat tersebut tersebut.

“Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar dan merugikan masyarakat, kita berharap pihak pengelola pabrik bisa mengunjungi dan bersilaturahmi dangan masyarakat, selain itu kita juga menginginkan agar dilakukan pengukuran kwalitas udara mengingat mayarakat yang tinggal di sekitar pabrik sering mencium bau yang tidak sedap akibat limbah yang di hasilkan,“ jelasnya.

Disisi lain Walinagari Manggopoh, Ridwan Caniago menaksirkan, kerugian akibat bocornya limbah pabrik diperkirakan mencapai 20 Milyar yang meliputi sawah seluas 200 hektar, kebun sawit 25 hektar  dan 2 lokasi ikan larangan milik masyarat.

(han)


 

Berita Terkait

Baca Juga