Susun 4 Ranperda Inisiatif, DPRD Bukittinggi Gandeng Kemenkumham

Susun 4 Ranperda Inisiatif DPRD Bukittinggi Gandeng Kemenkumham DPRD kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) melakukan hearing bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar, Senin (6/8/2018)

Covesia.com - DPRD kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) melakukan hearing bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam menyiapkan empat ranperda inisiatif di tahun 2018 di gadung DPRD, Senin (6/8/2018).

Ketua Bapemperda DPRD Bukittinggi, Ibnu Azis mengatakan empat ranperda inisiatif DPRD untuk tahun 2018 diantaranya penggunaan dana CSR, pengelolaan dana bergulir, ranperda disabilitas dan juga ranperda kepemudaan. Dua diantaranya dibahas dalam rapat dengar pendapat umum hari ini, yakni penggunaan dana CSR dan juga pengelolaan dana bergulir.

"Ini merupakan hal yang penting, seperti dana CSR yang kini sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berlaba dengan arti kata pemerintah daerah akan mendapatkan haknya dari perusahaan atau lembaga tersebut, sehingga dapat menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah dalam mengelola dana itu untuk kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, Ibnu Asis menjelaskan bahwa ranperda pengelolaan dana bergulir disusun untuk lebih mematangkan tahapan pengelolaan dana itu sendiri, karena pada Kementrian UMKM sudah ada lembaga yang mangatur dana bergulir untuk setiap kota dan kabupaten. 

"Semuanya harus jelas karena jika dananya sampai ke daerah dari berbagai kementrian, tentu harus ada payung hukum dalam pengelolaanya, termasuk OPD mana yang akan mengatur hal tersebut, sehingga kedepan akan ada sistem satu pintu yang akan mengelolanya agar dapat disalurkan kepada yang berhak," terangnya. 

Sementara itu, Yeni Nelikhwan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumbar menyampaikan bahwa langkah yang diambil DPRD Bukittinggi sangat tepat, karena dua ranperda ini sangat bersinggungan dengan masyarakat.

"Tentunya dalam penyusunan ranperda ini perlu didahului dengan naskah akademik, untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana aspirasi dan kebutuhan warga akan dana CSR dan dana bergulir ini, "ungkapnya.

Dijelaskan bahwa dana CSR bagi perusahaan bukan hanya sekedar dana sukarela, namun lebih kepada kewajiban. Dalam hal ini yang harus dipahami oleh perusahaan dan lembaga yang telah menghasilkan laba, termasuk pengelolaan dana bergulir dimana pemerintah harus memilki pola khusus agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, seperti kredit macet dan masalah lainnya.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga