Sidang Putusan Bawaslu, KPU Bukittinggi tidak Terbukti Melanggar Dugaan Administratif

Sidang Putusan Bawaslu KPU Bukittinggi tidak Terbukti Melanggar Dugaan Administratif (Foto: Covesia/Debi Kurnia)

Covesia.com - Sidang gugatan PAN yang diketuai Fauzan Haviz terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bukittinggi di Bawaslu hari ini, Jumat (3/8/2018) berlanjut dengan agenda putusan majelis pemeriksa. 

Majelis pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu kota Bukittinggi, Eri Vatria beserta anggota memutuskan bahwa KPU Bukittinggi terbukti tidak melanggar dugaan administratif.

Dimana dalam sidang putusan majelis pemeriksa menyimpulkan bahwa keputusan mahkamah partai hanya berlaku dan mengikat secara internal kepada partai termasuk pemberian silon kepada PAN dari kubu Rahmi Brisma oleh terlapor sebelum keluarnya putusan mahkamah partai bukan termasuk pelanggaran.

"Kami mengeluarkan dan menyampaikan putusan sidang atas hasil dari bukti-bukti dan juga keterangan saksi dari pelapor maupun terlapor dan dari bukti dan keterangan itu, maka diputuskan bahwa terlapor dalam hal ini KPU Bukittinggi tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu," ungkap, Eri Vatria. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa majelis pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 alat bukti termasuk elektronik berupa rekaman suara dan video dari pelapor dan 22 alat bukti dari KPU Bukittinggi.

"Maka kami simpulkan bahwa pihak terlapor KPU Bukittinggi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan administratif pemilu," sebutnya.

Ia menambahkan bahwa kesimpulan dan putusan ini bersifat final dan mengikat dan keputusan diambil tanpa ada interfensi dari pihak manapun.

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga