Disdukcapil Pasaman Akui 18.667 Pemilih Belum Rekam KTP

Disdukcapil Pasaman Akui 18667 Pemilih Belum Rekam KTP Ilsutrasi KTP-E (Foto:Doc.Covesia)

Covesia.com - Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Sumbar, mengakui 18.667 orang pemilih di daerah itu belum melakukan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Pasaman, Sukardi ketika dikonfirmasi oleh Covesia.com, melalui via telepon genggamnya, Senin (16/07/2018).

"Memang benar ada 18.667 orang calon pemilih belum lakukan rekam KTP. Padahal kami sudah melakukan berbagai cara agar masyarakat tersebut bisa rekam KTP, baik pelayanan ke daerah maupun memperbanyak layanan ke Kantor Camat hingga Nagari," terang Sukardi.

Menurut Sukardi, salah satu penyebab lambatnya proses penyelesaian rekam KTP didaerah itu, karena kurangnya kesadaran masyarakat.

"Disamping akses ke daerah yang sulit, kami juga dihadapkan dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk rekam KTP. Contohnya saat kami turun ke daerah, masih banyak masyarakat yang enggan datang untuk mengurus KTP. Banyak yang menganggap sepele dengan ini. Kemudian akses masyarakat di beberapa daerah masih sangat memprihatinkan dan kesulitan dalam menempuhnya. Apalagi harus datang ke kantor Disdukcapil," tambahnya.

Meskipun demikian kata Sukardi, pihaknya sudah menyusun jadwal rekam KTP ke seluruh daerah untuk menyelesaikan permasalahan itu secepatnya.

"Disamping membuka pelayanan di Kantor Disdukcapil, kami akan segera turun ke seluruh daerah dengan mobil layanan untuk menyelesaikan rekam KTP ini. Kami targetkan semua calon pemilih bisa mengantongi KTP," tukasnya.

Sebelumnya dari hasil coklit yang dilakukan KPU melalui petugas Pantarlih beberapa waktu lalu sudah terdata dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 193.226 orang. Namun dari jumlah itu, 18.667 orang belum memiliki KTP saat ditemui petugas.

Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapka pada tanggal 15-21 Agustus 2018 besok. Saat ini tengah dalam masa perbaikan DPS. Makanya pemilih yang belum mengantongi KTP, harus mengurusnya sebelum penetapan DPT tersebut. Jika setelah penetapan DPT belum juga memiliki KTP, maka pemilih itu akan dicoret dari DPT dan tidak bisa nyoblos. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam PKPU  Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga