Bawaslu Pasaman Intruksikan Panwascam Segera Tertibkan APK Parpol

Bawaslu Pasaman Intruksikan Panwascam Segera Tertibkan APK Parpol Rapat koordinasi bawaslu pasaman bersama panwascam di daerah itu, Selasa (10/7/2018)

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengintruksikan Panwascam melakukan koordinasi dengan Muspika tentang penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang didaerah tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita kepada Covesia.com, usai melakukan Rakor di Sekretariat Bawaslu Pasaman, Selasa (10/07/2018).

"Kami tadi sengaja memanggil seluruh Panwascam untuk rapat koordinasi (rakor) terkait penertiban APK Parpol yang melanggar masih terpasang di daerah ini. Seluruh Panwascam sudah kami tugaskan turun untuk melakukan penertiban APK tersebut," kata Rini Juita.

Dalam hal ini, kata Rini Juita panwascam akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Muspika setempat terkait teknis penertiban APK Parpol itu.

"Namun langkah awalnya, Panwascam akan berkoordinasi dengan Muspika setempat terkait bagaimana teknisnya. Karena Panwascam nanti akan dibantu oleh Muspika setempat dalam penertiban APK Parpol yang melanggar ini," katanya.

Menurut Rini Juita, penindakan terhadap APK tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 

"Berdasarkan ketentuan dalam pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye resmi baru bisa dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 nanti. Jadi sampai jadwal resmi yang ditetapkan tiba, tidak ada kampanye politik yang dilakukan oleh Parpol baik secara lisan maupun secara tertulis melalui spanduk di lapangan. Ini pun sudah jauh-jauh hari kami sosialisasikan kepada seluruh Parpol di Pasaman," terang Rini Juita.

Namun kata Rini, ada beberapa kategori APK Parpol yang melanggar aturan Bawaslu yang sudah terpasang di daerah itu.

"Parpol boleh memasang APK, asalkan jangan melanggar aturan Bawaslu. Diantaranya yang pertama, tidak boleh mencantumkan lambang parpol, dan nomor urut. Kedua, nama Daerah Pilihan (Dapil), jabatan parpol, dan pencitraan yang berisi visi misi. Kalau tidak melanggar itu, APK Parpol tentu tidak akan kami tindak. Tetapi kalau melanggar, kami tidak akan tebang pilih dalam penindakan di lapangan," lungkas Rini Juita.

(eri)


Berita Terkait

Baca Juga