Pemkab Pasaman Bakal Terbitkan Perbup Biaya Sertifikat Prona

Pemkab Pasaman Bakal Terbitkan Perbup Biaya Sertifikat Prona Ilustrasi sertifikat tanah (Ist)

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, bakal menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang rincian biaya pembuatan sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Tanah (Prona) yang menjadi pro kontra di daerah tersebut.

Hal ini juga akan menjawab kekhawatiran sejumlah Walinagari di Kabupaten Pasaman dalam penerbitan sertifikat itu, atau kini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, beberapa waktu lalu sempat terjadi kericuhan dari ratusan warga terkait pungutan biaya sertifikat Prona di Sontang Cubadak, Padang Gelugur.

Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Pasaman, Dalisman Perbup tersebut akan menjadi payung hukum dan solusi bagi nagari untuk mengatur besaran pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di daerah itu. 

"Kita (Pemkab) tengah memproses pembuatan peraturan bupati  mengenai persoalan tersebut. Penyusunan Perbup tersebut merujuk pada SKB tiga menteri nomor: 25/SKB/V/2017, nomor: 590-3167A Tahun 2017 dan nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis. Perbup itu akan mengatur besaran biaya dalam pengurusan Prona, yang kini bernama PTSL," kata Dalisman, Jum'at (06/07/2018).

Kata Dalisman, program Prona sangat membantu masyarakat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) membebaskan biaya cetak sertifikat. 

"Program ini juga program strategis pemerintah untuk memudahkan masyarakat memiliki sertifikat tanah. Hanya saja, program ini tak menanggung biaya pra pengurusan seperti penerbitan alas hak oleh ninik mamak dan lain-lain. Padahal untuk mengurus ini itunya membutuhkan biaya," katanya.

Dalisman juga mengakui bahwa Pemkab Pasaman sangat menyambut baik dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Mengingat program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat.

"Untuk menyukseskan program ini lah, maka kita rancang Perbup untuk mengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis di Pasaman. Karena pusat tidak mengatur itu, sehingga muncullah banyak persoalan di tengah masyarakat. Adapun besaran biaya dalam draft Perbup tersebut berkisar Rp250 ribu per bidang. Di luar ketentuan itu, kata dia, maka bisa dikategorikan sebagai pengutan liar atau pungli. Dan perbuatan itu bisa dipidana,"tambahnya.

Dalisman pun menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pusat yang terkesan mendiamkan persoalan tersebut selama ini.  Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai besaran biaya pengurusan sertipikat tanah Prona yang berbeda-beda antara satu nagari dengan nagari lainnya. 

"Seharusnya ada kekhususan disini (Sumbar) dibanding dengan wilayah lainnya di Indonesia, dan tidak dapat disamaratakan. Ada kearifan lokal yang tidak boleh luput dari perhatian. Disini (Sumbar), asal usul tanah itu ada tiga macam, yakni pusako randah, pusako tinggi dan tanah ulayat. Kesemuanya ini dikuasai oleh ninik mamak," imbuhnya. 

(eri)


Berita Terkait

Baca Juga