Polemik Tanah Ulayat, Warga Sungai Pinang Minta Hentikan Aktivitas di Pulau Marak

Polemik Tanah Ulayat Warga Sungai Pinang Minta Hentikan Aktivitas di Pulau Marak Kawasan Pulau Marak, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan XI Koto Tarusan, Pesisir Selatan. (Foto: Doni Sofiadi/covesia)

Covesia.com - Warga Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mengultimatum pihak pengelola wisata bahari kawasan Pulau Marak agar menghentikan semua aktivitasnya hingga polemik kepemilikan ulayat pulau tersebut diselesaikan.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Pinang, M. Zein Dt Rajo Bangkeh menegaskan, saat ini pulau yang secara teritorial terletak di kawasan Sungai Pinang itu diklaim secara sepihak oleh seseorang warga Nagari (Desa) Duku, Tarusan diketahui bernama Alek.

Tak hanya itu, tanpa sepengetahuan warga Sungai Pinang sudah mulai aktivitas pembangunan sarana wisata seperti homestay, kolam renang, dan sebagainya.

"Semua warga disini daru dulu sudah tahu bahwa Pulau Marak ini bagian tanah ulayat Nagari Sungai Pinang, lalu tiba-tiba saja ada orang yang mengklaim miliknya dan menyewakan kepada pihak ketiga," tegasnya kepada covesia.com, Kamis (5/7/2018).


Ditegaskannya, seluruh tokoh adat dan pemuka masyarakat Sungai Pinang sudah sepakat tidak akan tinggal diam jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.

Penyewaan terhadap pihak ketiga yang sudah berlangsung sejak tahun lalu, ujarnya, tidak ada melibatkan warga Sungai Pinang sebagai pemilik ulayat tersebut. 

"Ini sudah jelas merampas hak kami, kami minta kepada pihak yang bersangkutan agar menghentikan semua aktivitas di pulau tersebut hingga masalah ini selesai," tegasnya.

Dia menceritakan, salah satu bukti kepemilikan Nagari Sungai Pinang terhadap pulau itu semenjak Indonesia merdeka, warga sudah memanfaatkan hasil alam seperti kelapa dan sebagainya dari pulau tersebut.

Tak hanya itu, pada 2003 hingga 2013, Yayasan Kalawet Sumatera menyewa pulau tersebut untuk konservasi ungko dan siamang atas persetujuan warga Sungai Pinang.

Waktu itu, ujarnya, pihak yayasan kalawet meminta izin kepada pemangku kepentingan di Sungai Pinang. Itu membuktikan pulau itu merupakan milik warga Sungai Pinang.

"Nah, sekarang ada warga daerah lain yang mengklaim pulau ini milik dia, ini tidak masuk akal," tegasnya.

Dia mengharapkan kepada pihak berkepentingan baik itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, kepolisian, DPRD agar turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kita siap menyelesaikan persoalan ini dengan cara apapun, termasuk menempuh jalur hukum," tukasnya.

Sementara ketika covesia.com mengkonfirmasi melalui sambungan telepon  kepada Alek, warga Duku yang disebut sebagai pihak yang menyewakan pulau itu kepada pihak ketiga belum bisa dihubungi. Untuk perimbangan pemberitaan, redaksi covesia.com akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan.

(lif)


Berita Terkait

Baca Juga