KPU Tegas akan Gugurkan Bacaleg Terpidana Korupsi Hingga Bandar Narkoba

KPU Tegas akan Gugurkan Bacaleg Terpidana Korupsi Hingga Bandar Narkoba Foto:Covesia/Heri Sumarno

Covesia.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman menegaskan akan menggugurkan Daftar Calon Sementara (DCS) calon legislatif mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual mendaftar sebagai calon anggota DPRD. Jika Parpol tetap ngotot, pihaknya akan mendiskualifikasi seluruh usulan bacaleg dari partai bersangkutan.

"Kami tidak akan menetapkan Mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan mantan napi korupsi sebagai DCT Caleg DPRD. Jika ditemukan, seluruh caleg di partai itu terpaksa kita coret dan tidak bisa ikut pemilu. Karena poin ini sudah jelas diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018," kata Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Jum'at (6/7/2018).

Rodi Andermi juga menegaskan, wali nagari yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mundur dari jabatan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bagi jabatan pemerintah dan jabatan lain yang gajinya bersumber dari keuangan negara harus mundur jika ikut nyaleg. Jabatan lainnya yang harus mengundurkan diri tersebut, kata dia, meliputi direksi, komisaris, karyawan BUMN dan BUMD, pegawai kontrak daerah, petugas PKH, Bamus, perangkat nagari dan lembaga pemerintah lainnya yang gajinya bersumber dari keuangan negara," katanya.

Sedangkan bagi jabatan pemerintahan, yakni para Pegawai Negeri Sipil (PNS), gubernur, bupati, wali kota, wali nagari harus mengundurkan diri bila ada mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

"Jadi, bila ada diantara mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu mendatang harus mundur dari jabatannya paling lambat tanggal 19 September 2018, atau satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)," ungkapnya.

Rodi mengatakan, penetapan daftar calon tetap tersebut dilakukan pada 20 September 2018. Artinya, satu hari sebelum ditetapkan daftar tersebut pihak KPU sudah harus menerima surat pemberhentian mereka dari jabatannya.

"Sebelumnya kita juga telah melakukan sosialisasi. Sudah kita sampaikan pada seluruh pimpinan parpol terkait aturan ini. Bila ada caleg yang masih dalam jabatan pemerintah dan jabatan lain harus mengundurkan diri. Kalau nggak diberi surat mundur itu, maka kami tidak akan menetapkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT)," kata dia.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga