BPK Kembali Temukan SPJ Fiktif Sekitar Rp 1 Miliar di DPRD Pasaman

BPK Kembali Temukan SPJ Fiktif Sekitar Rp 1 Miliar di DPRD Pasaman Foto:Covesia/Heri Sumarno

Covesia.com - Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat kembali berulah. Hal ini sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar, dimana DPRD Pasaman kembali tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagian dana anggaran sepanjang tahun 2017.

"Memang ada temuan. Jumlahnya sekitar Rp 1 miliar lebih. Sekarang kita masih dalam rentang waktu pengembalian," kata Ketua DPRD Pasaman, Yasri, Senin (25/6/2018).

Kata Yasri, sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK pada pertengahan bulan puasa lalu, oknum yang tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran tahun 2017 diberi waktu dua kali 30 hari untuk mengembalikannya ke kas Negara.

“Sekarang masih dalam tahap pengembalian. Separuh dari temuan sudah disetor ke kas Negara,” kata Yasri.

Saat ditanya secara terperinci apa saja yang menjadi temuan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Yasri hanya bisa menggambarkan secara umum. 

“Tidak semuanya perjalanan fiktif. Ada juga laporan pertanggungjawaban kegiatan lainnya. Secara terperinci saya kurang tahu,” kata Yasri.

Selanjutnya, saat ditanya konsekuensi bila tidak bisa mengembalikan sesuai waktu yang ditetapkan, Yasri hanya bisa menjawab, kalau hal tersebut di luar kewenangannya. 

“Yang jelas ada temuan, wajib dikembalikan. Secara lembaga, semua tau aturan bagaimana jika tidak dikembalikan. Berapa besaran dan siapa saja yang tidak bisa mempertanggungjawabkan anggarannya selama tahun 2017, silahkan datangi masing-masing personal,” jelas Yasri.

Menurut nformasi yang beredar, diduga semua anggota dewan tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dipakaiya selama 2017. Bahkan pada tahun 2016 lalu juga ada temua sekitar Rp1 miliar juga.

“Kalau yang 2016 sudah selesai, laporan pengembalianyapun sudah kita serahkan ke kejaksaan,” tukas Yasri.

Diduga terlibatnya semua anggota DPRD Pasaman ini diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD, Bona Lubis. Bahkan ia sendiri juga dengan gamblangnya mengakui kalau ikut terlibat dalam hal ini. 

“Memang ada temuan, awalnya sangat besar, setelah ada cek ricek menjadi Rp1 miliar lebih. Saya pribadi tidak bisa mempertanggungjawabkan sebanyak Rp20 juta. Separuhnya sudah dikembalikan, sisa Rp9 juta. Insyallah saya kembalikan semuanya jika ada rezeki,” tutup Bona.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga