Sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman Berakhir Ricuh

Sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman Berakhir  Ricuh Anggota Dewan yang bernama Hamdani dari Fraksi Partai Gerindra

Covesia.com - Agenda Sidang Paripurna Stemmotivoring terhadap 4 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), yang diajukan Pemko Pariaman yang akan disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah), Selasa (15/5/2018), berujung ricuh.

Sidang yang diawali dengan pandangan umum dari 5 fraksi DPRD Kota Pariaman ini, ketika selesai ditandatangani oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman dan Pimpinan DPRD Kota Pariaman, Syafinal Akbar, diakhiri dengan interupsi dari salah satu anggota Dewan yang bernama Hamdani dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam interupsinya, Hamdani menanyakan tentang perubahan tataruang kota, dimana bangunan Warung Gandoriah, yang berdiri di Pantai Gandoriah, terkesan dipaksakan dan menyalahi aturan yang berlaku.

“Saya menanyakan kepada walikota, yang memberikan statement ketika memimpin acara coffe morning dihadapan para kepala OPD, Kaban, Kabag, dan Camat, yang digelar oleh pemko pariaman, yang mengatakan bahwa saya dan istri saya, yang kebetulan pejabat eselon III di Bappeda Kota Pariaman, menghambat usaha revisi RTRW, yang salah satunya pembangunan warung gandoriah ini”, ujar Hamdani ketika ditemui oleh Covesia.

Tapi yang terjadi adalah, walikota pariaman setelah sidang ditutup oleh Pimpinan Sidang, Syafinal Akbar, malah meninggalkan sidang, tanpa memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menyatakan pendapat.

“Interupsi atau peryataan pendapat anggota dewan adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPRD yang dilindungi oleh UU, seharusnya walikota jangan main kabur begitu saja”, tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota DPRD Kota Pariaman yang lain, Jonasri dari Partai Nasdem, yang mengungkapkan apabila interupsi atau peryataan pendapat anggota DPRD, merupakan hak dari legeslatif untuk bertanya kepada executif, dan hal tersebut dilindungi oleh UU.

“Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (3): Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”, jelasnya lebih lanjut.

Akhir sidang yang tidak kondusif ini, diakhiri dengan berlalunya walikota pariaman yang dikejar sampai pintu masuk  gedung DPRD Kota Pariaman oleh Hamdani sambil berteriak akan menuntut walikota pariaman sampai ke Kejaksaan terkait hal ini.

Kontributor Pariaman: Junaidi

Berita Terkait

Baca Juga