Covesia.com - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa masih banyak warganya yang belum mampu membayar premi BPJS setiap bulannya, ini akan ditanggung oleh Basnaz disetiap daerah dan provinsi.
"Masyarakat tidak mampu BPJS akan dibayarkan menggunakan dana dari Badan Amil Zakat, saya minta kepada pihak Rumah Sakit, jika ada pasien yang berobat, tapi tidak punya uang untuk membayar BPJS, jangan ditolak, layani dia, dan Basnaz akan menggantinya," ujar Irwan, di Mercure Hotel, Senin (14/5/2018)
Kata Irwan, pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi sesuai dengan Pergub no 3 tahun 2016 agar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana secara maksimal dalam APBD untuk pembayaran premi BPJS tersebut bagi masyarakat.
"Tinggal lagi kesiapan atau kemauan dari pemda itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Berapa mereka sangup kami siap menambah anggarannya, selain itu seluh dinas yang berhubungan dengan tenaga kerja harus memperhatikan setiap perusahaan agar terjaminnya BPJS Ketenaga kerjaan bagi pekerja" ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak kesalahan data pemerintah berdampak kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program jaminan pemerintah seperti, KIS dan KIP.
"Semstinya seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun paktanya tidak seperti demikian," ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesday mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 7,3 persen masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kesehatan.
"Masih sedikit jumlah masyarakat miskin yang diakomudir BPJS kesehatan bahkan pemerintah sudah membayar preminya, selain itu pemerintah juga berharap agar Pemda meningkatkan jumlah Dana Sharing kesehatan hingga mencapai 100 persen, saat ini Kota Padang mencapai 93 persen dan Pesisir Selatan yang paling rendah," ujarnya.
(dil)
