Nekat, Organisasi UN Swissindo Kangkangi Edaran Pemkab Pasaman

Nekat Organisasi UN Swissindo Kangkangi Edaran Pemkab Pasaman Ratusan massa anggota UN Swissindo padati halaman GOR Tuanku Rao, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sabtu (12/5/2018) (Foto: Heri Sumarno)

Covesia.com - Organisasi United Swiss Indonesia (UN Swissindo) diduga kangkangi edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tentang larangan aktivitas organisasi UN Swissindo tersebut.

Pasalnya, meskipun aktivitas organisasi UN Swissindo tersebut sudah dilarang, ternyata masih juga tetap melaksanakan kegiatannya dengan jumlah anggota sudah mencapai ribuan orang di Pasaman.

Kepala Tata Usaha Kesbangpol Pasaman, Dewi Marni ketika dikonfirmasi oleh Covesia.com, Sabtu (12/5/2018) mengaku sudah menyebarkan edaran Bupati Pasaman tentang larangan aktivitas UN Swissindo tersebut sampai ke seluruh daerah di Pasaman.

"Bupati Pasaman melalui Kesbangpol Pasaman sudah mengeluarkan edaran 

dengan nomor:200/38/Kesbangpol-2018 tentang larangan aktivitas UN Swissindo tersebut. Lembaran edaran tersebut sudah kami sebarkan dan menempelnya hingga ke seluruh pelosok daerah di Pasaman," kata Dewi Marni.

Menurut Dewi Marni, didalam edaran itu bahwa organisasi UN Swissindo yang tidak mengantongi pengesahan resmi dari Kemenkumham jelas Ilegal dan dilarang aktivitasnya.

"Ada empat poin yang tertulis didalam surat edaran Bupati Pasaman tersebut tentang larangan aktivitas UN Swissindo. Diantaranya, UN Swissindo yang tidak mengantongi pengesahan resmi dari Kemenkumham jelas Ilegal. Kemudian, program yang dijanjikan oleh UN Swissindo kepada masyarakat, sangat tidak realistis dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Kata Dewi Marni, pihaknya sangat berharap masyarakat tidak mudah terperdaya dengan iming-iming dari Program UN Swissindo tersebut.

Adapun isi surat edaran Pemkab Pasaman melalui Kesbangpol guna mewaspadai penipuan UN Swissindo dengan nomor:200/38/Kesbangpol-2018 tersebut ada empat isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Organisasi UN Swissindo tidak memiliki pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur ataupun Bupati.

2. Bahwa program yang dijanjikan oleh UN Swissindo kepada masyarakat, sangat tidak realistis dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agar saudara menghimbau warga masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh atau tergiur menjadi anggota organisasi tersebut, karena akan mengarah kepada penipuan.

4. Agar saudara meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait dan melaporkan perkembangan situasi keamanan pada kesempatan pertama.

(eri/don)

Berita Terkait

Baca Juga