Wagub Sumbar: Izin KEK Belum Keluar, Dokumen Amdal akan Dikaji Kembali

Wagub Sumbar Izin KEK Belum Keluar Dokumen Amdal akan Dikaji Kembali Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit lakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3) di ruangan rapat Wakil Gubernur terkait penolakan pembangunan KEK Mentawai oleh sejumlah perwakilan masyarakat Mentawai di Pa

Covesia.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit lakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3) di ruangan rapat Wakil Gubernur terkait penolakan pembangunan KEK Mentawai oleh sejumlah perwakilan masyarakat Mentawai di Padang.

"Aspirasi yang disampaikan perwakilan BM3 tersebut akan didalami dan kebetulan sampai saat ini izin Kawasan Ekonomi Kusus (KEK) Mentawai tersebut belum keluar dari Provinsi," ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit saat menerima perwakilan BM3, Jumat (11/5/2018)

Kata Nasrul Abit, pihaknya baru menerima dokumen Amdal KEK Mentawai tersebut hari sabtu dan hari rabu baru diserahkan  kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diteliti satu persatu untuk melihat kelayakannya dari segi kondisi tanah, hutan, perhubungan, dan kelautan sesuai dengan kewenangan OPD tersebut.

"Saya sering berkunjung ke Mentawai untuk melihat kondisi masyarakat lokal yang berada di sekitar KEK dan tidak ada keinginan untuk merugikan masyarakat Mentawai, sekarang saya belum bisa menjawab apakah KEK tersebut layak atau tidak diusulkan ke Jakarta, meskipun pemerintah pusat sudah membahas KEK tersebut karena merupakan  perioritas pembangunan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komitmen Provinsi dengan Kabupaten Mentawai hanya untuk tiga kawasan pengembangan yang akan dilakukan dimentawai dan tidak ada menyangkut sentra industri kelapa sawit.

"Pembangunan industri kelapa sawit dikawasan Mentawai itu tidak benar ada yang keliru dari laporan BM3 tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BM3, Cornelius berharap Pemerintah Provinsi serius dalam menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini terlebih lagi belum ada jaminan ganti rugi yang jelas bagi masyarakat.

"Pada prinsipnya kami setuju dengan pembangunan Mentawai, namun kami tidak ingin masyarakat dirugikan, selain itu tanah di Mentawai kebanyakan milik suku dan kami tidak ingin muncul konflik setelah KEK selesai. Selain itu, kita ingin janji yang diungkapkan perusaahan nantinya harus ada akta notarisnya agar bisa diselesaikan secara bersama-sama nantinya kalau terjadi ketimpangan," ujar Cornelius.

(dil/don)

Berita Terkait

Baca Juga