Lakukan Unras di Kantor Gubernur Sumbar, BM3 Minta KEK Mentawai Dihentikan

Lakukan Unras di Kantor Gubernur Sumbar BM3 Minta KEK Mentawai Dihentikan Foto:Covesia/Fadil Mz

Covesia.com - Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3) menolak kebijakan Pemprov Sumbar dan Bupati Kepulauan Mentawai terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Mentawai.

Pembangunan KEK Mentawai dinilai akan merugikan masyarakat terutama desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, dengan  mengabaikan perlindungan hukum bagi rakyat selaku pemilik hak atas tanah suku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Amandemen II UUD 1945 dengan tegas negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

"Sampai saat ini ganti rugi pemakaian lahan tanah warga belum jelas, ini dapat dilihat dari analisis dampak lingkungan (Amdal) milik PT Mahakarya Santosa yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati Mentawai," ujar Ketua Umum BM3, Cornelius Shabailatty di depan kantor Gubernur Sumbar, Jumat (11/5/2018)

Kata Cornelius, masyarakat Mentawai pada prinsipnya tidak menolak pembangunan yang direncanakan pemerintah, namun tentu harus jelas karena tidak ingin merugikan masyarakat. Selain itu pembangunan KEK tersebut juga menimbulkan perpecahan dan konflik sosial yang terjadi di Mentawai.

"KEK tersebut merupakan kawasan elit dan masyarakat Mentawai termasuk kategori menengah kebawah, selain itu dalam Amdal juga terselib program pembangunan industri pabrik kelapa sawit, oleh karena itu kami masyarakat menolak pembangun KEK di Mentawai," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan KEK tidak akan jauh berbeda dengan keberadaan perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) sejak tahun 1070 di Mentawai yang merugikan masyarakat Mentawai.

"HPH juga menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun realitanya ekonomi  masyarakat tetap saja tidak berubah," ujarnya.

(dil/don)

Berita Terkait

Baca Juga