Terkait Sengketa Hutan Konservasi Maninjau, DPRD Agam Dorong Pemda Buat Aturan

Terkait Sengketa Hutan Konservasi Maninjau DPRD Agam Dorong Pemda Buat Aturan Ilustrasi Hutan di Kabupaten Agam (Foto:Istimewa)

Covesia.com - Terkait permasalahan yang melanda 2 warga Agam di hutan Konservasi Maninjau, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, (Sumbar) beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Agam dorong Pemda untuk segera penentuan batas antara hutan lindung dan hutan cagar alam di daerah itu.

Ketua komisi I DPRD Agam, Ferry Adriyanto mengatakan pemerintah kabupaten Agam harus segera memberikan aturan pengelolaan hutan adat agar masyarakat mengetahui batasan hutan rakyat dengan hutan konservasi.

“Untuk pengelolaan hutan tersebut maka sangat perlu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adat atau hutan lindung sehingga masyarakat tidak salah langkah,” ujarnya, Kamis (12/4/2018).

Dijelaskannya, hutan adat pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nagari itu sendiri.

“Hal itu dilakukanya tentu menuruti semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten Agam, terkait dengan pengelolaan sektor kehutanan,“ lanjutnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rapat dengan kepala Dinas Kehutanan, Pertanian Perkebunan, BKSDA serta Polisi Kehutanan guna membahas batas hutan tersebut.

“Kita akan terus mendorong pemerintah daerah, untuk melahiran sebuah aturan baru di dalam pengelolaan hutan adat atau hutan lindung, agar masyarakat kita merasa nyaman untuk mencari kehidupannya di kawasan hutan adat,“ tutupnya.

(han)

Berita Terkait

Baca Juga