Sudah ada Larangan, Seorang Warga Nekat Bangun Rumah di Tanah Milik Kamenag Pesisir Selatan

Sudah ada Larangan Seorang Warga Nekat Bangun Rumah di Tanah Milik Kamenag Pesisir Selatan Lokasi Pembangunan Pondasi rumah di tanah milik Kemenag Pessel, Kamis (12/4/2018) (Foto:Indrayen)

Covesia.com - Salah seorang Warga membangun rumah di tanah milik negara atas nama kepemilikan Depertemen Agam RI di Nagari Kapuh Utara, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

Pantauan Covesia.com di lapangan, tanah seluas 7.400 m, kini sudah dibangun pondasi sepetak rumah oleh warga, sedangkan disebelahnya ada bangunan MDA, UPTD dan Kantor KUA setempat. 

"Sudah beberapa kali ditegur oleh warga sekitar, bahwa tanah tersebut milik negara dan dilarang untuk membangun apapun. Tapi Ujang masih tetap bersekukuh untuk tetap membangun rumah dan sudah berdiri spetak pondasi," sebut Kepala Kemenag Pesisir Selatan, Malikia saat dikonfirmasi covesia.com, Kamis (12/4/2018). 

Malikia mengatakan, tidak ada satupun yang boleh membangun bangunan dalam bentuk apapun, terkecuali itu dibangun oleh pihak negara. Karna tanah tersebut adalah milik negara, ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya sudah meninjau ke lokasi setelah mendapat laporan oleh masyarakat setempat, bahwa telah dibangunnya sepetak pondasi yang akan dibangun rumah yang hampir selesai oleh pemilik yang bernama Ujang.

"Bahkan sudah ada bangunan MDA, UPTD dan Kantor KUA dan juga terpasang plang merek bertuliskan "Tanah Milik Kemenag, selanjutnya bertuliskan, dilarang masuk, dan melanggar KUHP Pasal 551 disini akan dibangun Play Group/TK. IT, SD IT bertaraf internasional", namun Ujang masih tetap bersekukuh untuk membangun rumah di sana," jelasnya.

Saat ini, pihaknya sudah koordinasi dengan salah seorang anak kemenakan ahli waris yang menghibahkan tanah tersebut atas nama pak Ali Amran. Memang tanah itu murni tidak ada milik Ujang sedikit pun, dan tanah tersebut sudah lama di sertifikatkan atas nama Kemenag. Menurut dia, lahan seluas 7.400 m tersebut kedepannya hendak dijadikan keperluan Kemenag Pessel.

"Kami akan segera menghentikan pembangunan sambil menungggu petunjuk selanjutnya, kalau Ujang ini tetap melanjutkan pembangunannya, kami akan membuat laporan kepihak yang berwajib secepatnya. Karna tanah milik Kemenag tertuang dalam surat tanah berupa sertifikat. No 03.14.01.064.00003 dan terbit pada 1 Februari 1991 silam," tutupnya.

Kontributor Pessel: Indra Yen


Berita Terkait

Baca Juga