Terkait Sumbar Masuk Kategori Buruk, Irwan Tantang Tim Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia

Terkait Sumbar Masuk Kategori Buruk Irwan Tantang Tim Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia Irwan Prayitno saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Terkait Penguatan POKJA Demokrasi Indonesia di Sumbar, Rabu (11/4/2018) (M.Fadli MZ/covesia)
Covesia.com - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno saat pembukaan Rapat Koordinasi Terkait Penguatan POKJA Demokrasi Indonesia di Sumbar, menyayangkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menempatkan Sumbar masuk kategori buruk di tahun 2016.

"Saya sangat menyayangkan hasil survei IDI tersebut, kalaupun metodenya benar namun indikatornya tidak sesuai dengan kearifan lokal tentu hasilnya juga berbeda, kalau perlu saya juga bisa diajak untuk merumuskannya dan saya juga seorang profesor," ujar Irwan Prayitno saat menyampaikan sambutannya, Padang, (11/4/2018)

Kata Irwan, pihaknya mendukung sepenuhnya pemerintah pusat dalam menjaga demokrasi dan melakukan penilaian demokrasi tersebut kepada setiap daerah, namun pemerintah pusat juga perlu memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal daerah yang bersangkutan. 

"Sebetulnya negara barat berbeda dengan daerah timur, begitu juga dengan Demokrasi di barat, mayoritas masyarakat mendukung LGBT dan ini dianggap demokratis, tentu ini juga berlaku di Sumbar karena mayoritas masyarakat mendukung penggunaan jilbab bagi sisiwi di sekolah dan juga menolak LGBT beredar di Sumbar, sebagaimana yang dijelaskan oleh BPS Sumbar bahwa larangan LGBT oleh Wagub Sumbar berpengaruh kepada penilaian tim IDI," ujar Irwan

lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa indikator yang universal digunakan oleh IDI pihanya tidak mempermasalahkannya, selain itu ia berharap pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Terkait Penguatan POKJA Demokrasi Indonesia di Sumbar bisa merubah beberapa indikator penilaian untuk indeks demokrasi.

Sementara itu, Tri Dewi Firgiyanti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa pihaknya akan mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan indeks demokrasi tersebut. 

"Terkait masukan Gubernur Sumbar tentang indikator penilaian IDI tersebut, pihaknya juga akan mengundang gubernur saat rapat selanjunya," ujarnya.
(ant/lif)

Berita Terkait

Baca Juga