Dari Polemik Jilbab ke SKB 3 Menteri, Supardi Ingatkan Disdik untuk Tak Jatuhkan Martabat Guru

Dari Polemik Jilbab ke SKB 3 Menteri Supardi Ingatkan Disdik untuk Tak Jatuhkan Martabat Guru screenshoot,ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam diskusi yang digelar Perhimpunan KB PII Sumbar melalui aplikasi Zoom, Jumat (5/2/2021)

Covesia.com - Polemik jilbab di SMKN 2 Padang tersebar secara luas, tak hanya di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Hal tersebut langsung disikapi oleh 3 menteri dan menghadirkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi ingatkan Dinas Pendidikan Sumatera Barat jangan sampai menjatuhkan martabat guru.

"Polemik itu terlalu cepat menyebar, kasus sudah diselesaikan sekolah dan Dinas Pendidikan Sumbar. Kami ingatkan Disdik Sumbar jangan sampai menjatuhkan harga diri guru, hukuman harus setimpal, jika ringan dihukum sebagaimana mestinya, jangan tiba-tiba guru tersebut dipecat," ungkap Supardi dalam diskusi yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, Jumat (5/2/2021).

Lebih lanjut Supardi mengatakan jangan sampai karena instruksi atau isu lalu merasa ketakutan independen kita hilang.

"SKB 3 menteri tersebut harus kita kaji betul-betul. Negara kita ini tidak sekuler, liberal, apalagi atheis. Negara kita dibangun atas dasar Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini menjamin keberagaman," imbuhnya.

Supardi mengatakan selama ini tidak ada isu HAM dalam berpakaian. Pernah terjadi kasus yang sama beberapa waktu lalu di Indonesia Timur, anak-anak muslim tidak bisa ikut ujian karena memakai jilbab, namun isu itu tidak terangkat karena tak menyangkut pautkan dengan isu HAM dan hilang begitu saja.

Kasus yang sama terjadi di Sumbar, ada seorang yang memerdekakan diri dari peraturan lama yang sudah dilakukan. Permasalahan ini pertama kali terjadi di Sumbar dan langsung menyebabkan adanya SKB 3 menteri. 

"Salah satu kalimat perlu kita cerna, isinya siswa berhak memilih untuk menggunakan seragam dengan kekhususan agama. Di sana yang disebut agama, bukan adat. Jadi masih ada kesempatan untuk masyarakat Minang menggunakan ABS-SBK hingga budaya berjilbab tidak hilang," jelasnya. 

Di akhir, Supardi mengatakan yakin dan percaya bahwa dengan diskusi yang digelar Perhimpunan KB PII Sumbar akan didapati solusi dari SKB 3 Menteri ini yang mungkin saja akan menimbulkan polemik baru bagi masyarakat Sumbar. 

(ila)


Berita Terkait

Baca Juga