Rugikan Negara Rp250 Juta, Kejari Pessel Tahan Wali Nagari Taratak

Rugikan Negara Rp250 Juta Kejari Pessel Tahan Wali Nagari Taratak Wali Nagari Taratak Pessel yang ditahan Kejari Pesel atas dugaan kasus korupsi (Istimewa)

Covesia.com - Seorang oknum Wali Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) ditahan jaksa atas dugaan tindak pidana korupsi dana nagari tahun 2019, Rabu (13/1/2021). 

Dimana, wali nagari yang ditahan jaksa tersebut adalah wali nagari Taratak, Kecamatan Sutera, inisial SBN atas dugaan kasus korupsi dana nagari tahun 2019, tentang pembangunan jalan Pinang Baliriak, dan ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp250 juta.

Kasusbsi Ekonomi dan Keuangan, Kejari Pessel, Rahmat Syarief, penahanan dilakukan terhadap wali nagari Taratak, karena terbukti melakukan perbuatan kerugian negara lebih kurang Rp250 juta.

"Setelah dilakukan penyidikan beberapa kali oleh penyidik Pidsus Kejari Pessel. Sang Wali Nagari ini ditetapkan tersangkanya pada 7 Januari 2021 dan dilakukan penahanan pada Rabu 13 Januari 2021, "sebutnya pada wartawan Kamis (14/1/2021). 

Dijelaskannya, sebelum ditetapkan jadi tersangka, tim penyidik Pidsus Kejari Pessel, telah melakukan penyelidikan, terhadap penggunaan anggaran DD dan ADD yang dikelola Nagari Taratak tahun 2019, dengan nilai anggarannya kurang lebih Rp464 juta. 

"Dari penyelidikan, terdapat keganjalan dalam pengelolaan dan pengerjaan proyek tersebut,"jelasnya. 

Ia menambahkan, saat ini berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang, tersangka terpaksa dititipkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II B Painan. 

"Terkait dugaan kasus ini, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tersangka lainnya, "ucap Rahmat Syarief. 

Kemudian katanya, atas dugaan kasus ini, tersangka duga melanggar primer, pasal 2 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHPidana. 

Selain itu, subsidiair, pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 KUHP. 

"Salah satu alasan penahanan tersangka, ya sesuai dengan undang-undang boleh kami tahan. Kalau subjektifnya sebagai penyidik, kami khawatir jangan sampai tersangka mengulangi perbuatannya, sehingga kami tahan, "ungkapnya dengan tegas. 

Sebelumnya diberitakan Covesia.com, diduga pembangunan Jalan Pinang Baliriak di Nagari Taratak dinilai tidak sesuai spesifikasi. Hal itu terungkap dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Diketahui, pembangunan jalan nagari senilai Rp464 juta itu tidak sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan diduga tidak direalisasikan seluruhnya.

Diantaranya, terjadi kebocoran anggaran sekitar Rp181 juta. Adapun item kegiatan yang tidak tampak terlaksana adalah penimbunan sirtu dengan nilai Rp105 juta.

Lalu, untuk pemasangan batu kali jembatan, Rp32 juta. Plesteran jembatan Rp1,2 juta dan perkerasan rabat beton dengan nilai Rp42 juta.

Sebelumnya, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Sutera, Jumaidi membenarkan adanya beberapa item kegiatan yang tidak terlaksana dari kegiatan pembangunan Jalan Pinang Baririk itu.

"Sampai kini, pembangunan fisik di Nagari Taratak dinilai belum selesai dan, kami sudah melakukan langkah dan upaya tegura," ujarnya.

PDTI, katanya sudah melakukan pendampingan sesuai perundang-undangan. Namun, saat ditegur wali nagari setempat tidak menggubris.

"Peringatan dan teguran kami tidak digubris, mau bagaimana lagi, kewenangan kami selaku pendamping batasannya hanya sampai disitu," pungkasnya

(ind)

Berita Terkait

Baca Juga