Gagal Bayar Insentif Ratusan Nakes Covid-19, Ini Penjelasan Dinas Kesehatan Pasaman

Gagal Bayar Insentif Ratusan Nakes Covid19 Ini Penjelasan Dinas Kesehatan Pasaman Plt. Dinas Kesehatan Pasaman, dr. Rahadian Suryanta Lubis didampingi, Kabid SDK, Risno Hendra Putra, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nurhalimah dan PPTK Dinkes Pasaman, Botrianis, saat diwawancarai oleh Covesia.com diruang kerjanya, Senin (11/1/2021) tadi.

Covesia.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mengatakan bahwa terkait polemik tidak dibayarkannya insentif tenaga kesehatan alias dana BOK tambahan Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Pasaman tidak seluruhnya kesalahan di Dinas Kesehatan Pasaman.

"Pertama, kami tegaskan bahwa tidak ada niat kami mempersulit tenaga kesehatan untuk mendapatkan haknya. Jangan sampai ada tudingan seperti itu," terang Plt. Dinas Kesehatan Pasaman, dr. Rahadian didampingi, Kabid SDK, Risno Hendra Putra, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nurhalimah dan PPTK Dinkes Pasaman, Botrianis, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021) tadi.

Di depan awak media, Rahardian bersama Halimah dan Kabid SDK Dinkes Pasaman, Risno Hendra Putra membuka data administrasi setebal gaban. Data dan informasi yang dilengkapi bukti fisik serta rekaman semua koordinasi (antara dinas, keuangan Pemkab Pasaman dan manajemen RSUD Lubuk Sikaping sampai bukti koordinasi dengan BPKP) bahkan percakapan WA dikembangkan pihak Dinas Kesehatan.

"Ini berawal dari adanya dana BOK tambahan 2020 yang berjumlah sekitar Rp1 miliar lebih sedikit dari Kementrian Kesehatan RI ke Pasaman. Dana BOK tambahan ini untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Untuk pencairan dana BOK ini, Kementerian Kesehatan mengatur melalui peraturan kementrian yang sampai empat kali keluar peraturan dan juga petunjuk teknis pencarian," katanya.

Secara umumnya, kata dia peraturan ini mengatur teknis pencairan yang harus melalui tim verifikator yang adminitrasi pemohon pencairan dana BOK tambahan lengkap, sesuai SK, jam dinas, kehadiran, dan surat tugas. Paling penting itu, jumlah pasien yang dilayani serta hitung-hitungan lainnya dalam melakukan pelayanan pasien. Peraturan Kemenkes terbaru nomor 2539 yang disahkan tanggal 7 Oktober 2020 kemarin.

“Seiring berjalannya waktu, tim verifikator pun dibentuk. Kemudian pada 16 November 2020 datanglah adminitrasi pengkleman dari RSUD Lubuk Sikaping untuk proses pencairan dana BOK tambahan bulan Juni dan Juli. Karena kesibukan terjadilah rapat 30 November 2020 bersama tim verifikasi yang hasilnya notulen ada beberapa adminitrasi yang harus diperbaiki. Kekurangan yang harus ditambah atau diperbaiki seperti siapa tenaga medis dan bertugas untuk apa, berapa hari kerja, berapa pasien yang ditangani, tanggal berapa, ini banyak yang tidak jelas. Ini dana negara, penjara tantangannya, jangan main-main. Bukti tanda terima pengkleman oleh dari RSUD pun tanggal berapanya lengkap sama kami ini dia,” kata Rahardian semberi memperlihatkan bukti-bukti tersebut.

Dijelaskan Rahardian, tim verifikator ini berjumlah 12 orang, di dalamnya ada pihak manajemen RSUD satu orang, Dinas Kesehatan hingga pihak Inspektorat Pasaman.

Seiring berjalan waktu, pengklaiman ini diperbaiki dan pihak manajemen RSUD kembali datang ke Dinas Kesehatan pada tanggal 23 Desember 2020. Selain adminitrasi perbaikan, pengkelamn bertambah pula untuk bulan Agustus dan September (ada tanda terima di Dinkes).

“Tanggal 23 datang kepada kami perbaikan ini, orang tanggal 24, 25 dan 26 Desember 2020 libur. Lalu rapat tanggal 28 bersama pihak verifikator dan pihak manajemen RSUD, masih ada kekurangan lalu disarankan untuk diperbaiki. Lalu, tanggal 30 Desember 2020 belum juga datang perbaikan ulang,” kata Rahardian.

Dilanjutkan KPA, Nurhalimah yang juga sekaligus tim verifikator, pada 30 Desember itu, pukul 15.30 WIB, terjadilah rapat empat sisi antara manajemen RSUD, Dinas Kesehatan Pasaman, Bagian Keuangan Pasaman dan tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 Pasaman 2020.

Dalam rapat itu, karena waktu sudah mendesak, akhirnya terjadi kesepakatan bersama. Dimana dalam kesepakatan itu, tim verifikator bakal ‘membantu’ tenaga medis, lalu ada pula perjanjian manajemen RSUD dalam proses pencairan.

“Poin-point itu, pihak manajemen bersedia membuat dua surat pernyataan. Pertama surat pernyataan kalau pihak RSUD bakal memenuhi perbaikan adminitrasi proses pencarian dua minggu ke depan demi kelancaran proses pencairan, lalu pernyataan kedua ada dua poin yang harus dibuat RSUD, satu pihak RSUD bersedia mengembalikan dana bila terjadi kelebihan pembayaran, poin kedua pihak RSUD saat terjadi kelebihan pembayaran untuk dikembalikan tidak melibatkan tim verifikator. Surat ini ditunggu sampai pukul 23.00 WIB malam tanggal 30 Desember 2020 di bagian keuangan,” kata Nurhalimah.

Waktu berlanjut, jam pun terus berjalan. Pukul 19.15 WIB, pihak pelayanan RSUD datang mengantarkan dokumen perbaikan beserta adminitrasi lainnya. 

“Lalu pak, hujan-hujan kala itu, saya dan kawan pergi ke bagian keuangan mengantarkan adminitrasi untuk pencairan ini. Apa yang terjadi, setelah diperiksa di bagian keuangan, banyak yang kurang. Rekening tenaga kesehatan penerima tidak ada, surat pernyataan hanya nomor satu yang ada, surat pernyataan kedua tidak ada. Kalau tidak ada surat pernyataan kedua ini, kami yang kena batu jika ada temuan nantinya. Paling parah itu, saat kami memberitaukan kekurangan ini ke pihak manajemen, melalui telpon dan WA, salah seorang manajemen mengaku tidak sanggup lagi untuk mengurus semua itu di waktu yang telah dibatasi hingga pukul 23.00 WIB tanggal 31 Desember 2020. Ini ada bukti rekaman saat saya menelpon. Kalau sudah begini apa lagi, kami pulang pukul 23.05 WIB dan ada bukti fisik foto kami menunggu di bagian keuangan hingga larut malam itu. Kami sudah berjuang melebihi batas, apa lagi kurang kami,” katanya.

Sementara Kabid SDK Dinkes Pasaman, Risno Hendra Putra mengatakan bahwa sebenarnya polemik ini terjadi bukan karena kesalahan siapa-siapa, hanya kekurangan yang terjadi atas kesibukan masing-masing. Aturan yang membuat semua itu benar-benar akurat untuk dibayarkan. 

“Kami paham betul banyak tenaga kesehatan yang rugi atas kejadian ini, namun apa dikata lagi, mari kita koreksi di instansi masing-masing, apa yang harus diperbaiki. Jangan saling menyalahkan, karena saling menyalahkan tidak akan ada solusi. Sampai kini, pintu Dinas Kesehatan terbuka lebar untuk semua pihak datang (termasuk pihak RSUD) untuk komunikasi apa benar yang terjadi. Terakhir, kami tegaskan, jangan salahkan kami lagi,” kata Risno.

Sebelumnya, Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang menangani pasien Virus Corona (Covid-19) gagal mendapatkan haknya (insentif) terhitung dari bulan Juni-september 2020 kemarin.

Dari data yang diditerima oleh Covesia.com, ada sekitar 210 orang tenaga kesehatan dengan total dana insentif Rp491.250.000,- yang gagal dibayarkan tersebut.

Baca juga: Miris, Insentif 210 Tenaga Kesehatan Covid-19 di Pasaman Gagal Dibayarkan

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga