Bantuan Subsidi Upah Bagi Tenaga Pendidik Non-PNS Bukittinggi Jadi ''Angin Segar'' saat Pandemi

Bantuan Subsidi Upah Bagi Tenaga Pendidik NonPNS Bukittinggi Jadi Angin Segar saat Pandemi Ilustrasi - sekolah tatap muka

Covesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. 

Untuk di Kota Bukittinggi, Sumbar, dari data yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, setidaknya ada 300 tenaga pendidikan non-PNS baik di tingkat PAUD hingga SMP.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bukittinggi, Melfi Abra mengatakan bantuan subsidi upah bagi tenaga pendidikan non-PNS dari kementerian tentunya menjadi angin segar bagi tenaga pendidik tersebut.

"Setidaknya bantuan itu membantu mereka dalam hal keuangan. Karena jika dibandingkan dengan jasanya tidak akan sebanding dengan yang diterima," ungkapnya, Kamis (19/11/2020).

Ia menambahkan di Bukittinggi rata-rata gaji yang diterima tenaga pendidikan non-PNS sebesar Rp 2,4 juta/bulan. Jumlah itu jauh diatas rata-rata gaji yang diterima tenaga pendidikan PNS.

"Informasi yang diterima dari salah satu tenaga pendidikan non-PNS mereka merasa senang dan berterima kasih karena ada kepedulian dari pemerintah terhadap nasib mereka," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menuturkan bantuan subsidi upah itu untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan penerus bangsa.

"Mudah-mudahan bantuan subsidi upah tersebut dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS," jelasnya.

Ia menerangkan nantinya, subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta, dan 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. 

Lebih lanjut, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi COVID-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan. 

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp5 juta, maka pemerintah keluarkan BSU [Bantuan Subsidi Upah] bagi mereka,” terangnya.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga