707 Pengawas TPS di Wilayah Pasaman Resmi Dilantik

707 Pengawas TPS di Wilayah Pasaman Resmi Dilantik Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita saat memberikan materi pengawasan kepemiluan bagi PTPS Kecamatan Lubuk Sikaping di aula Kogusda, Senin (16/11/2020).

Covesia.com - Sebanyak 707 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat resmi dilantik secara serentak hari ini oleh Panwascam setempat.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Rini Juita mengatakan ratusan PTPS itu akan ditugaskan melaksanakan pengawasan Pilkada tingkat TPS terhitung mulai tanggal 16 November-16 Desember 2020 mendatang.

"Keberadaan PTPS menjadi instrument penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pungut hitung suara. Sehingga dituntut PTPS yang aktif dan progresif, mengerti tugas, kewajiban dan wewenangnya," terang Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Senin (16/11/2020).

Rini Juita mengatakan tugas dan wewenang pengawas TPS ini meliputi pengawasan persiapan pemungutan serta penghitungan suara di TPS.

"Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, dan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Kemudian menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS," tambah Rini Juita.

Pihaknya meminta ratusan PTPS ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga integritas dan marwah lembaga demi terciptanya pemilihan yang berkualitas serta dapat di percaya.

"Setiap Pengawas TPS nantinya wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Maka dari itu kami minta para PTPS untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan," katanya.

Pihaknya mengingatkan kepada para PTPS untuk tidak berafiliasi maupun menciderai integritasnya sebagai pengawas TPS.

"Jika memang nanti ada oknum PTPS yang terbukti yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, merusak integritas dan marwah lembaga Bawaslu, maka kami tidak segan-segan untuk menindaknya. Jika memang melakulan pelanggaran berat akan dilakukan penggantian (PAW)," tegas Rini Juita.

(hri) 

Berita Terkait

Baca Juga