Kuasa Hukum SR-Labuan Surati KPU dan Bawaslu Dharmasraya

Kuasa Hukum SRLabuan Surati KPU dan Bawaslu Dharmasraya Paslon SR-Labuhan dan kuasa hukumnya

Covesia.com - Untuk menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), berjalan dengan prinsip demokratis dan berintegritas, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati, Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Datuk Labuan disingkat dengan SR-Labuhan, mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah tersebut.

"Kami, Febri Diansyah dan Donal Fariz yang tergabung dalam Visi Integritas Law Office telah mengirimkan surat pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya," sebut Kuasa Hukum SR-Labuan, Donal Fariz pada Sabtu (14/11/2020).

Lanjut Donal, surat tersebut dikirimkan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum pasangan calon SR-Labuan.

"Kami menyampaikan, agar terpilih pemimpin Dharmasraya yang benar-benar dirasakan kerja-nyata dan manfaatnya oleh masyarakat, maka dibutuhkan komitmen untuk menjaga pilkada 2020 di Dharmasraya, agar dijalankan dengan prinsip demokratis dan berintegritas, yakni tidak melakukan kampanye negatif dengan menebar hoax dan isu SARA, serta tidak melakukan praktik politik uang," ungkapnya.

Kemudian kata Donal, pihaknya percaya KPU Dharmasraya akan bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan pilkada 2020 ini.

"Sedangkan terhadap Bawaslu, Kami berharap agar dapat memaksimalkan kewenangan pengawasan, dan jika dibutuhkan melakukan penindakan pelangaran secara tegas, terutama jika terjadi politik uang, penggunaan isu SARA dan penyebaran kebohongan (hoax), serta pelanggaran lain," jelasnya.

Donal juga berharap semua pihak memiliki komitmen yang sama, agar proses pilkada ini menjadi proses demokrasi yang berkualitas di Dharmasraya.

Sehingga tujuan utama terpilihnya pemimpin Dharmasraya yang bersih, berintegritas dan bekerja secara nyata dapat tercapai.

Sebelumnya, Calon Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menunjuk mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan aktivis antikorupsi Donal Fariz sebagai kuasa hukum untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020.

"Kami meminta kesediaan bang Febri dan Donal untuk menjadi kuasa hukum. Alhamdulillah mereka bersedia menjadi kuasa hukum," ujar Sutan Riska pada Jumat (13/11/2020.

Sutan mengatakan penunjukan itu bermula dari diskusi mengenai isu pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan bersih. Dia mengatakan pembangunan akan sulit berjalan dengan baik tanpa prinsip antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami merasa ada kesamaan visi dan komitmen," ujarnya lagi.

(pri)

Berita Terkait

Baca Juga