Komisi Informasi-Komisi I DPRD Sumbar Bahas Anggaran 2021

Komisi InformasiKomisi I DPRD Sumbar Bahas Anggaran 2021 Dok. KI Sumbar

Covesiacom - Komisi I DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Sumbar 2021 di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi. Komisi Informasi (KI) Sumbar dilibat dalam pembahasan tersebut.

Rapat pembahasan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri dan Asisten Setprov Sumbar Devi Kurnia serta dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi I DPRD Sumbar.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar Defi Astina berterima kasih atas input TAPD ke RAPBD 2021 sebesar Rp 1,499 miliar.

“Meski dari usulan KI Sumbar yang Rp 3,5 miliar karena sistem tentu KI tidak bisa berbuat banyak, tapi berharap Komisi I DPRD Sumbar mengakomodir penambahan di pembahasan tingkat selanjutnya,” ujar Nofal Wiska, Sabtu (14/11/2020) pagi.

Menurut Adrian, ada beberapa program dan kegiatan urgen KI Sumbar yang belum 100  persen terakomodir. Di antaranya program dan kegiatan penguatan keterbukaan informasi publik di masyarakat dan NGO sesuai Renstra KI Sumbar 2019-2023 dengan melahirkan kelompok Relawan Keterbukaan Informai Publik (RKIP) se-Sumbar.

Selanjutnya, program dan kegiatan lain serta penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik se-Sumbar. Termasuk monitoring evaluasi (Monev 2020) menuju Anugerah Keterbukaan informasi publik untuk menguji taat asasnya badan publik kepada UU Nomor 14 Tahun 2008.

Nofal Wiska menekankan bahwa Komisi Informasi Sumbar sejak dibentuk sampai periode saat ini lebih menekankan preventif ketimbang represif berdasarkan tugas dan kewenangannya.

“Karena itu kita kuat di program dan penguatan badan publik dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Tidak mengendepankan tugas pokok menyelesaikan sengketa informasi publik. Pada tahun 2021 kita menargetkan sasaran kepada masyarakat tentang Hak Untuk Tahu sebagai hak konsititusi berdasarkan Pasal  28 F UUD 1945,” ujar Nofal.

Dari data per Oktober 2020, KI Sumbar termasuk yang minim melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yakni 23 register sengketa informasi publik.

“Ini menjadi indikator kalau badan publik cukup bagus menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008, Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pemendagri 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten,” jelas Nofal Wiska.

Adrian menambahkan, sampai Oktober 2020, sengketa informasi publik dengan termohon Atasan PPID Pemprov Sumbar hanya dua  register.

“Kedua register itu selesai pada tahapan mediasi. Sedangkan “primadona” sengketa informasi publik di KI Sumbar itu tentang pertanahan dengan badan publik BPN,” ujar Adrian.

(rel)


Berita Terkait

Baca Juga