Surat Edaran Larangan Pesta Pernikahan di Padang Diberlakukan Hari Ini hingga Dua Minggu ke Depan

Surat Edaran Larangan Pesta Pernikahan di Padang Diberlakukan Hari Ini hingga Dua Minggu ke Depan Plt Walikota Padang, Hendri Septa bersama AJP dalam penetapan SE Wali Kota tentang larangan pesta pernikahan di Padang hingga dua minggu ke depan, Senin (9/11/2020)(Foto: dok.humas)

Covesia.com - Terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang larangan penyelenggaraan pesta pernikahan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi memutuskan penerapan SE tersebut mulai hari ini,Senin (9/11/2020) hingga dua minggu ke depan.

"Mulai hari ini kami resmi menerapkan SE larangan pesta pernikahan di Kota Padang. Larangan penyelenggaraan pesta pernikahan itu dimulai hari ini sampai dua minggu ke depan," jelas Plt  Wali Kota Padang, Hendri Septa, Senin.

Hendri mengatakan, penerapan SE larangan penyelenggaraan pesta pernikahan itu bertujuan sebagai langkah antisipasi dan upaya menekan atau menurunkan jumlah angka positif Covid-19 di Kota Padang. 

"Tadi kami telah melakukan audiensi dengan teman-teman Asosiasi Jasa Pesta (AJP) di Kota Padang, dan alhamdulilah mereka menyepakati keputusan tersebut," ungkapnya. 

Selain memutuskan penerapan SE tentang larangan penyelenggaraan pesta pernikahan, Pemko Padang juga melakukan deklarasi bersama AJP terkait pelaksanaan penyelenggaraan pesta pernikahan yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 

Hendri menjelaskan, deklarasi itu bertujuan agar ada kesepahaman bersama antara Pemko Padang, AJP, dan masyarakat yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Padang. 

"Nantinya kan setelah SE larangan pesta pernikahan ini dicabut, maka setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ini harus mematuhi dan menjalankan deklarasi tersebut," jelasnya. 

Lebih lanjut Hendri menjelaskan, alasan SE Wali Kota Padang tentang larangan penyelenggaraan pesta pernikahan selama dua minggu tersebut selain ingin memutus rantai penularan virus Covid-19 di Kota Padang, Pemko Padang juga mempertimbangkan nasib dari para AJP yang bergantung hidup dengan pesta pernikahan. 

Hendri menyebutkan, Pemko Padang jika larangan pesta pernikahan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama, maka ditakutkan akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha yang berhubungan dengan pesta pernikahan. 

"Jadi kami dari Pemko Padang ini tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Padang, tapi juga nasib masyarakat terkait diterapkannya SE Wali Kota ini," ucapnya. 

Lebih lanjut Hendri menyampaikan, setelah dua minggu penerapan SE larangan penyelenggaraan pesta pernikahan, maka SE tersebut secara otomatis akan dicabut dan pesta pernikahan kembali boleh digelar dengan syarat penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. 

"SE ini kan hanya melarang penyelenggaraan pesta pernikahan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan pelanggaran protokol kesehatan, kalau hanya akad nikah di rumah atau KUA, ya boleh asalkan jumlah orangnya harus dibatasi," kata dia.

Terpisah, Ketua AJP, Yusral mengatakan, secara umum pihaknya mendukung Pemko Padang terkait keputusan penerapan SE Wali Kota Padang tentang larangan penyelenggaraan pesta pernikahan di Kota Padang. 

"Sebenarnya SE Wali Kota Padang ini meskipun diputuskan dicabut hari ini juga, masyarakat tidak ada yang menyelenggarakan pesta pernikahan sampai akhir bulan November ini, jadi sama saja," jelasnya. 

Ia menambahkan, namun dengan adanya batas waktu penerapan SE Wali Kota Padang tersebut yakni selama dua minggu, maka pihaknya bisa memastikan kepada klien atau konsumen mereka bahwasanya pesta pernikahan bisa diselenggarakan setelah dua minggu. 

"Jadi dengan adanya kepastian waktu itu, maka secara psikologis, kami bisa menjelaskan kepada konsumen bahwasanya SE itu hanya diterapkan selama dua minggu saja," ujarnya.

(don)

Berita Terkait

Baca Juga