Tolak Omnibus Law, Puluhan Massa Lakukan Kuliah Bersama Rakyat di Simpang Presiden

Tolak Omnibus Law Puluhan Massa Lakukan Kuliah Bersama Rakyat di Simpang Presiden Ilustrasi (pixabay)

Covesia.com - Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan suara rakyat melakukan aksi tolak Omnibuslaw dengan berbagai kegiatan. Salah satunya Kuliah bersama rakyat yang dilakukan di trotoar Simpang Presiden. 

"Omnibuslaw amat merugikan masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pengesahannya dipenuhi konflik kepentingan bisnis dan politik,"ungkap Lusi negosiator dalam kegiatan tersebut kepada Covesia.com Sabtu, (7/11/2020).

Lebih lanjut Lusi mengatakan proses-proses pendampingan hukum terhadap demonstran yang ditangkap oleh kepolisian dipersulit. Terjadinya peningkatan kekerasan-kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja seharusnya menjadi pertanyaan besar. 

"Mulai dari disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR sampai ditandantanganinya UU Cipta Kerja telah terjadi banyak demonstrasi di berbagai daerah, bahkan seruan-seruan pemogokan nasional berskala besar telah dilakukan, tetapi sampai hari ini, sedikitpun presiden Joko Widodo yang terhormat tidak pernah berbicara dan bersikap tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi pada demonstran, "katanya. 

Bahkan aspirasi-aspirasi harus melalui proses prosedural yang rumit, itu pun menjadi suatu hal yang mustahil apakah akan ditanggapi secara serius atau tidak. 

Dia juga menyebutkan sektor-sektor sudah dikuasai oleh negara, menggunakan polisi, militer, pengadilan, dan birokrasi untuk mempertahankan kontrolnya.

Menurutnya, kedaulatan yang berada di tangan rakyat seharusnya tetap berada di tangan rakyat, aspirasi penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah tidak pernah ditanggapi secara serius dan professional oleh Dewan Perwakilan Rakyat, lalu siapa sebenarnya yang mereka wakili?

 " Kita harus membuka mata dan telinga pada kenyataan langsung di lapangan tentang malapetaka yang akan hadir apabila Omnibus Law ini diterapkan, termasuk dengan menaruh perhatian dan pertimbangan serius terhadap semua hal terkait kajian-kajian yang dibuat di lorong-lorong sempit, kolong jembatan, sampai ke ruang-ruang masyarakat yang termajinalkan,"ujarnya.

Ia mengatakan bahwa warga negara bukan hanya sekedar angka, melainkan manusia yang berharga. Hukum dibuat untuk kemaslahatan bersama bukan untuk memperpendek hidup lewat kehancuran ruang hidup dan perbudakan modern. 

Lusi menyampaikan tuntutan dari Gerakan Suara Rakyat Sumbar, pertama secara tegas menolak pengesahan omnibuslaw dan mendesak presiden membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mencabut omnibuslaw. 

Kedua, segera cabut surat imbauan Dirjen Dikti nomor 1035/E/KM/2020 tertanggal 9 Oktober 2020.

Ketiga, mengecam segala bentuk tindakan pembungkaman yang dilakukan selama deminstrasi cabut UU Omnibuslaw. 

Keempat, mengecam segala bentuk tindakan represif yng dilakukan aparat kepada demonstran. 

Kelima, tidak akan bubar sampai Perpu dibentuk dan UU Omnibuslaw dicabut.

"Gerakan statis seperti ini akan tetap dan kuliah bersama rakyat akan terus berlanjut. karena satu-satunya cara hari ini untuk melawan kebijakan negara. Kita tidak bisa diam, mesti ada pergerakan-pergerakan , karena kita tidak tau mungkin akan ada omnibus-omnibus selanjutnya yang akan sama mencelakai rakyat juga, "pungkasnya. 

Dari tinjauan Covesia.com di tempat aksi, mereka terlihatembagikan leaflet kepada pengendara baik mobil atau motor yang berhenti di lampu merah. Juga membentangkan spanduk mosi tidak percaya pada pemerintah. 

Tak hanya itu juga sebagian dari mereka menggelar buku untuk dibaca oleh orang yang lalu lalang di sekitaran jalan Sudirman. Mereka juga menyediakan  makanan yang langsung dimasak di lokasi dan siapapun boleh memakannya. 

(lia)

Berita Terkait

Baca Juga