Studi Tiru KI Sumbar ke Yogyakarta: Keterbukaan Informasi Itu Keniscayaan

Studi Tiru KI Sumbar ke Yogyakarta Keterbukaan Informasi Itu Keniscayaan Dok. KI Sumbar

Covesia.com - Dalam rangka berbagi keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat bersama Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) melakukan pertemuan dengan KI Yogyakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di Yogyakarta pada Kamis (5/11/2020) lalu.

Dalam pertemuan tersebut banyak dibahas tentang tata cara keterbukaan informasi di daerah keraton, dimana masyarakatnya sangat homogen dan humanis, sehingga sangat jarang sekali ada kasus yang begitu berarti dalam keterbukaan informasi.

Pada kesempatan tersebut, ketua KI Yogyakarta Muhammad Hasyim, yang juga didampingi Wakil Ektua Agus Purwanta, Komisioner Bidang Kelembagaan Rudi Nurhandoko, Bidang PSI Erniati, dan bidang AC Sri Surani, mengatakan, salut dan hormat pada KI  Sumbar karena bisa mengakomodir dan merangkul berbagai media dalam menyampaikan keterbukaan informasi.

"Kami merasa salut dan bangga pada KI Sumatera Barat, karena mampu menggandeng mitra kerja setrategis  dalam menjalankan program keterbukaan informasi," ulas Muhammad Hasyim.

Dia juga menambahkan, KI Yogyakarta perlu belajar banyak untak hal itu, termasuk juga tentang cara pengaturan anggaran keterbukaan informasi.

Pada kesempatan Kunjungan KI Sumbar dengan pimpinan rombongan ketua Nofal Wiska, kemudian Wakil Ketua Adrian Tuswandi, Arif Yumardi, dan Tanti Endang Lestari,  siap untuk bekerja sama dengan KI Yogyakarta dalam bertukar informasi dan setrategi, dalam menyikapi sistem kemitraan.

'Kami akan selalu siap untuk melakukan kerjasama dan edukasi pada rekan-rekan KI lainnya, sehingga bisa melakukan kerjasama kemitraan setrategi dengan insan pers dan media, sehingga keterbukaan informasi bisa dirasakan semua lapisan masyarakat," ulas Nofal Wiska.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KI Adrian Tuswandi, dimana setiap kebijakan kemitraan tentunya ada yang suka dan tidak suka, namun itu harus dilakukan agar fungsi KI tetap bisa dilaksanakan dengan baik.

"Semua kebijakan kemitraan tentu memiliki risiko, namun jika kita konsisten maka akan dapat diatasi, dan tugas pokok serta fungsi dapat berjalan baik," imbuhnya.

Adrian Tuswandi mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini adalah sebuah keniscayaan. Semua orang berhak mendapatkan infromasi.

Dengan adanga studi tiru ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau literasi positif dalam menyebarkan informasi publik, sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku di negara ini.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan studi tiru juga melakukan pertemuan dengan 

Korem 072/ Pamungkas.

Danrem 072/ Pamungkas, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, diwakili oleh Kasipers Kolonel Caj Yohanes Yudy menyatakan bahwa pihaknya juga ikut berkomitmen dalam hal keterbukaan informasi publik.

"Kami berterima-kasih dengan kunjungan Komisi Informasi Sumbar dan FJKIP. Kami siap membangun kemitraan, TNI kuat dengan dukungan rakyat termasuk peran jurnalis," ungkapnya.

Saat berkunjung ke Harian Radar Jogja, keterbukaan informasi pada layanan publik di Sumbar diapresiasi. 

Apalagi dengan adanya kemitraan yang kuat antara Komisi Informasi (KI) dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dalam melakukan pengawasan badan publik yang dibiayai APBD dan APBN.

Diskusi yang dipandu General Manager Padang Ekspres Heri Sugiarto itu berlangsung hangat. Pemimpin Redaksi Harian Radar Jogja (Jawa Pos Group) Yogi Isti Pujiaji mengapresiasi KI yang bersinergi dengan jurnalis yang tergabung di FJKIP.

Menurutnya, jarang insan pers atau media bermitra begitu kuat dengan Komisi Informasi hingga terbentuk FJKIP. Hal itu bisa diwujudkan di Provinsi Sumbar yang media dan Komisi Informasi-nya saling bekerja berkesinambungan terutama dalam mengawal transparansi badan publik dalam keterbukaan informasi publik.

Selain itu, selama ini dia juga tidak pernah mendengar adanya sebuah forum yang bersinergi dengan Komisi Informasi termasuk di Yogyakarta sendiri.

"Malahan di sini ngak ada Forum Jurnalis FJKIP seperti yang di Sumbar. Seharusnya kami yang studi tiru ke Sumbar," ujarnya sambil tertawa.

Wakil KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, untuk mengawal keterbukaan informasi itu, Komisi Informasi tidak bisa berjalan sendiri. Harus bermitra atau menggandeng insan pers. Dengan begitu informasi di badan publik jadi mudah diakses publik. Bahkan pesan-pesan Komisi Informasi bisa tersampaikan ke masyarakat dengan baik oleh badan publik.

Selain itu dengan adanya sinergi tersebut, masyarakat bisa melek keterbukaan informasi karena sudah seharusnya hak keterbukaan informasi tersebut menjadi milik masyarakat.

"Agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi badan publik itu dibiayai APBD," katanya dalam kunjungan studi tiru KI Sumbar ini.

Adrian juga berharap, awak media di Yogyakarta ke depan bisa bersinergi dengan Komisi Informasi setempat sehingga tranparanasi badan publik itu bisa menyentuh masyarakat.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga