Menguji Visi Pelayanan Publik Calon Gubernur Sumbar Bersama Ombudsman

Menguji Visi Pelayanan Publik Calon Gubernur Sumbar Bersama Ombudsman Menguji Visi Pelayanan Publik Calon Gubernur Sumbar, Ombudsman Sumbar Hadirkan 4 paslon di Diskusi via Zoom, Selasa (27/10/2020)

Covesia.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan kegiatan Pertemuan Berkala dengan mengusung Visi Pelayanan Publik Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. 

Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mencanangkan menghadirkan 4 Paslon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 namun yang hadir atau memberikan perwakilan hanya paslon no urut 2,3, dan 4.

Ombudsman menghadirkan 4 panelis yakni Adel Wahidi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, Afriva Khaidir, Dosen FIS UNP, Ria Ariany, Dosen FISIP UNAND, dan Ikhbal Gusri, Peneliti PUSAKO UNAND. 

Masing-masing panelis menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh paslon yang hadir. Pertanyaan terkait tentang pelayanan publik, serta bagaimana visi dari masing-masing paslon. Juga mengomentari apanyang disampaikan paslon. 

Dalam kesempatan tersebut paslon 1 tak ada yang mewakili, paslon 2 diwakili Hidayat, paslon 3 dihadiri cawagubnya yakni Genius Umar, dan paslon 4 dihadiri oleh Mahyeldi dan Audy Joinaldy. 

Avrifa Khaidir selaku panelis berpendapat bahwa  semua paslon yang hadir sudah merespon dengan baik.  "Respon tersebut menjadi tambahan informasi bagi kami dengan program paslon kami lebih tau," ungkapnya, Selasa (27/10/2020).

Dikatakan Afriva, siapapun paslon yang menjadi gubernur perlu memperbaiki pelayanan publik. "Sumbar cukup terpukul parah dengan adanya Covid-19, baik itu jumlah korban dan indikasi lain. Gubernur selanjutnya harus bekerja keras untuk pemulihan recovery psikologis publiknya nanti. Budaya dan perilaku harus diperhatikan,"ujarnya.

Kemudian terkait kecendurangan untuk mengedepankan simbol kultural dan kenegaraan nasionalisme saya pikir ini menjadi perhatian juga di paslon no 4 ada mengarah ke situ. "Tidak hanya ABS SBK tapi pertemuan nilai lokal dan nasional. Kita berharap Gubernur berikut  memberi inovasi tak hanya industri otak saja," imbuh Afriva. 

Kemudian, Ria Ariany yang juga panelis dari Administrasi Publik Unand mengatakan bahwa mal pelayanan publik tidak cukup, harus ada budaya pelayanan itu di birokrasi.  Kalau di dalam organisasi sendiri tidak ada budaya pelayanan bagaimna bisa melayani dengan baik. 

"Usul saya paslon harus tau dulu bagaimana kondisi yang ada di Sumbar, pelayanan publik di birokrasi hanya pemenuhan tuntutan kebijakan bukan bagaimana yang baik sesuai kebutuhan di Sumbar. Melihat bahwa fungsi birokrasi memberikan pelayanan, jika tak paham itu tak akan tercapai,"ujarnya.

Kedua, terkait  tata kelola menurut Ria, dimulai dari komitmen pimpinan, apa yang menjadi fungsi utama dari birokrasi. Mal pelayanan publik sudah ada di beberapa daerah yang punya. Interksi masyarakat itu ke Kabupaten kota, sebab provinsi sifatnya koordinator. 

Ikhbal Gusri panelis dari Pusako FH Unand juga berpendapat bahwa yang disampaikan paslon belum konkrit. Mengenai lingkungan hidup misalnya belum mampu dijawab apa yang kita hadapi, bagaimana tambang, masyarakat adat dan uu minerba tetap perlu memperjuangkan konflik itu tak terjadi lagi. 

"Pelayanan publik tanpa komitmen anti korupsi itu tetap saja tak baik. Intinya ada pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada bawahannya. Saya tantang para paslon, beranikah paslon memberikan garansi pada masyarakat bahwa tidak ada korupsi saat kepemimpinanya. Jika terjadi bentuk pertanggungjawab apa yang akan diberikan. Kepala daerah tidak hanya komitmen secara verbal tapi juga moril," ungkap Ikhbal. 

Adel Wahidi dari ombudsman juga berpendapat bahwa publik atau masyarakat merasakan sendiri bagaimana pelayanan yang baik itu. Ia menyebutkan bahwa lembaga layanan bisa diselesaikan, jika dikelembgaaan nagari ini butuh pendekatan yang lebih agar tak terjadi sengketa. 

"Komitmen para calon untuk menempatkan orang yang tepat pada tempatnya perlu diapresiasi. Sedangkan perihal mal pelayanan publik sekarang bukan zamannya lagi. Mal layanan publik hendaknya sudah bisa digitalisasi," pungkasnya. 

(ila)


Berita Terkait

Baca Juga