Langgar Netralitas, Bawaslu Rekomendasikan 16 ASN Pasaman ke KASN

Langgar Netralitas Bawaslu Rekomendasikan 16 ASN Pasaman ke KASN Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasaman, Kristian.

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat karena melanggar Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasaman, Kristian mengatakan 16 orang ASN itu melanggar netralitas selama pelaksanaan kampanye di Pilkada serentak tahun 2020 ini.

"Ada 16 orang ASN Pasaman, Sumbar sudah kita rekomendasikan ke KASN karena melanggar netralitas ASN. Satu diantaranya tengah dalam proses pelengkapan berkas bukti dan akan segera dilaporkan ke KASN dalam waktu dekat ini," terang Kristian ketika dihubungi oleh Covesia.com, Kamis (22/10/2020).

Kristian menyampaikan 16 orang ASN itu berasal dari berbagai instansi pemerintahan didaerah setempat. Namun ia enggan merincinya.

"Ada SKB Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI yang menjadi dasar pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Diantaranya, seorang ASN dilarang me-like, komen, memposting dan menshare status paslon maupun pendukung paslon peserta pilkada. Apalagi menghadiri kampanye atau sosialisasi di media sosial. Nah ini yang mereka langgar," tambahnya.

Kemudian, kata dia ada juga dari ASN yang direkokendasikan itu melakukan foto bersama dengan paslon, dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.

"Untuk itu kepada para ASN perbuatan demikian dilarang. Selanjutnya juga dilarang ikut memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bapaslon/paslon, ikut sebagai peserta kampanye, ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye serta menggunakan fasilitas negara," katanya.

Pihaknya mengingatkan ASN di Pasaman untuk bersikap netral di Pilkada serentak ini. 

"Sebab ASN yang terbukti tidak netral diancam hukuman sanksi administrasi atau bahkan pidana," katanya.

Bawaslu, kata dia, menjadi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ASN sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Pilkada. Larangan ASN menyatakan dukungan ke calon kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pilkada juga UU ASN.

"Temuan Bawaslu tentang 16 ASN Pemkab Pasaman yang diduga tidak netral sudah diserahkan ke Komisi ASN (KASN). Nanti, KASN yang akan memberi rekomendasi ke pembina pejabat kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman ke ASN yang melanggar," tutupnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga