Diduga Pembangunan Jalan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah, Puluhan Warga Tanami Pohon Kelapa di Jalan

Diduga Pembangunan Jalan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Puluhan Warga Tanami Pohon Kelapa di Jalan Tampak salah seorang warga memblokir jalan yang dibangun dengan menanam bibit pohon kelapa di daerah itu, Sabtu (17/10/2020)(Foto: Ist)

Covesia.com - Puluhan warga di Korong Subarang Padang, Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Bintuang, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), tanam pohon kelapa di areal pembangunan jalan nagari tersebut, karena diduga membangun jalan itu tanpa persetujuan pemilik tanah.

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang pemilik tanah yang bernama Suherman kepada Covesia.com, Sabtu (17/10/2020). 

Bahkan kata Suherman, Kerapatan Adat Nagari (KAN) daerah itu beserta Wali Korong memaksa salah seorang pemilik tanah agar setuju tanahnya diambil untuk pembangun jalan.

"Diancam kalau tidak mau maka akan dikucilkan di nagari," kata Suherman saat dijumpai di lokasi pembangunan jalan itu.

Suherman mengatakan, terkait hal itu pihaknya beserta warga lainnya sudah membuat surat pengaduan yang diteruskan kepada kejaksaan, camat, nagari bahkan kepada pihak kepolisian.

"Sampai saat ini belum ada tanggapan. Kami juga sudah menemui Wali Nagari masih juga tidak direspon, tapi kami sudah menyampaikan kepada wali nagari meminta agar menunda pembangunan jalan tersebut, namun tidak ditanggapi dan jalan tetap dibuat," ungkap Suherman.

Suherman dan pemilik tanah lainnya merasa dirugikan terkait pembangunan jalan beton tersebut. Pihaknya menyesali karena tidak dilibatkan dalam musyawarah terkait jalan itu. 

"Harusnya pembangunan jalan itu ada persetujuan dari kami dan musyawarah terlebih dahulu sebelum pelaksanaanya. Tapi tiba-tiba tanpa kompromi langsung saja dibuat jalan dan menebang pohon kami yang berada di dalamnya," ucapnya. 

Sebenarnya kata Suherman, pihaknya tidak menjadi masalah jalan itu dibangun, tapi harus dimusyawarahkan dan libatkan ia selaku pemilik tanah, sebelum pembangunan jalan tersebut.

"Kami tidak akan setuju pembangunan jalan itu dan merasa dirugikan kalau dengan mengambil tanah kami tanpa musyawarah. Kami ingin agar pembangunan jalan itu bisa ditunda dulu, dan musyawarahkan dulu," jelasnya. 

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Pulau Kandang, Mustarah Deswan, bahwa katanya dalam pembangungan jalan itu ia juga tidak dilibatkan. 

"Saya juga tidak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan jalan itu. Sepertinya ada oknum yang bermain dalam masalah ini," ungkapnya. 

Menurut Deswan ada pemaksaan dari pihak terkait agar pemilik tanah bersedia memberikan tanah untuk dijadikan jalan.

"Bahkan ada pemilik tanah yang tidak diikutsertakan dalam musyawarah untuk membangun jalan," sebut Deswan. 

Selain itu, kata Deswan lagi, dari dulu tanah tersebut telah menjadi masalah namun masalahnya sempat teredam, tapi sekarang timbul lagi. 

Secara pribadi Deswan mengatakan, bahwa ia tidak setuju dengan pembangunan jalan itu. Harapannya pihak terkait segera mengajak pihak pemilik tanah untuk bermusyawarah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

Sementara itu, terkait hal ini telah mencoba menghubungi pihak nagari namun hingga berita ini diturunkan belum ada respon.

(per)

Berita Terkait

Baca Juga