Razia Makin Gencar, 60 Pelanggar Perda AKB Terjaring di Padang Panjang

Razia Makin Gencar 60 Pelanggar Perda AKB Terjaring di Padang Panjang Tampak salah seorang warga Padang Panjang yang kedapatan tidak memakai masker dan diberikan sanksi sosial saat penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang AKB, Jumat (16/10/2020)(Foto: Istimewa/Covesia)

Covesia.com - Tim Penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Kota Padang Panjang bersama Tim AKB Provinsi Sumbar gencar melakukan razia peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat, Jumat (16/10/2020).

Tim yang terdiri Satpol PP, TNI dan Polri itu melaksanakan razia di tempat keramaian di sekitar Pasar Pusat Padang Panjang, Gedung M. Syafei dan depan Kantor Bank Nagari. 

Razia sore hari itu dilaksanakan setelah melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar, diwakili Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar serta Satpol PP Padang Panjang.

Sebanyak 60 warga masyarakat sempat terjaring dalam razia tersebut. Mereka kemudian diproses dan data pelanggar di input ke aplikasi Sipelada. Pelanggar selanjutnya diminta memilih membayar denda Rp100.000,- atau sanksi sosial. 

Banyak diantara pelanggar memilih melaksanakan sanksi sosial membersihkan jalan dan hanya beberapa diantara mereka yang membayar denda.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Albert Dwitra mengatakan, pemerintah ingin membentuk masyarakat yang tertib dalam memakai masker, mencegah penularan virus Covid-19 di daerah itu. 

"Kita ingin menekan angka penularan corona, mudah-mudahan dengan rajinnya kita melaksanakan razia ini, angka penyebaran corona bisa ditekan," katanya. 

Razia tersebut, kata Kasat Pol PP Damkar Albert Dwitra dilakukan secara berkala dengan jam yang tidak ditentukan per harinya.  "Yang jelas dua jam siang dan dua jam malam, waktu tentatif," ucapnya.

Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar, Imelwati, mengatakan, saat penegakan Perda pihaknya bekerjasama dengan tim yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. 

"Teknis pelaksanaan Perda dipermudah dengan menggunakan aplikasi "Sipelada". Dengan Sipelada ini memudahkan kita mendata masyarakat yang terjaring dengan sanksi secara bertingkat," imbuhnya.

 (deb/don)

Berita Terkait

Baca Juga