Dikunjungi KI Sumbar, Plt Walikota Pariaman Optimis PPID Kotanya Bisa Jadi Badan Publik Informatif

Dikunjungi KI Sumbar Plt Walikota Pariaman Optimis PPID Kotanya Bisa Jadi Badan Publik Informatif Komisi Informasi (KI) Sumbar saat melakukan kunjungan ke PPID Kota Pariaman, Kamis (15/10/2020)(Foto: Peri)

Covesia.com - Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Mardison Mahyuddin, optimis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota tersebut bisa menjadi badan publik yang informatif di Sumbar. 

Hal ini disampaikan Mardison saat menyambut tim visitasi atau kunjungan dari Komisi Informasi (KI) Sumbar, di Balai Kota Pariaman, pada Kamis (15/10/2020). 

"Sebab selama ini kami selalu mengutamakan keterbukaan informasi publik tetang setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Pariaman," sebut Mardison.

"Alhamdulillah PPID Kota Pariaman masuk dalam lima besar PPID di Sumbar, kita optimis bisa menjadi yang terbaik," kata Mardison lagi.

Mardison menyebutkan, saat ini keterbukaan informasi itu sangat penting, sehingga masyarakat Kota Pariaman dan Sumbar pada umumnya bisa mendapatkan informasi yang diingikan. 

Dengan keterbukaan informasi ini masyarakat bisa mengetahui tentang apa program yang dikerjakan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Pariaman.

"Untuk keterbukaan informasi ini sudah kami lakukan jauh-jauh hari dengan berbagai fasilitas, hingga wabsite yang telah dikelola dengan baik," ucapnya.

Jadi kata Mardison, dengan adanya visitasi yang dilakukan oleh KI ini tentu akan menjadi semangat tersendiri bagi Pemkot Pariaman, dalam melakukan pembenahaan jika masih ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

"Ini bisa menjadi acuan bagi kami untuk lebih meningkatkan program-program yang ada di Kominfo," katanya.

Sementara itu, Ketua KI Sumbar Noval Wiska mengapresiasi PPID Kota Pariaman, karena tahun 2019 boleh dikatakatan tidak ada dan tahun 2020 ini PPID Kota Pariaman masuk lima besar PPID di Sumbar.

"Tujuan kami melakukan penilaian ini adalah sejauh mana PPID tersebut mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut," katanya.

Selain itu, dalam visitasi ini juga dalam rangka melakukan pembinaan terhadap PPID yang ada di badan publik. Karena tidak semuanya badan publik itu tidak sama presepsinya dalam implementasikan Undang-undang namor 14 tahun 2008 dan Pemendagri nomor 3 tahun 2017.

"Dengan kesempatan ini bisa kami jadikan ajang untuk diskusi dan silahturahmi untuk memaksimalkan PPID yang ada di badan publik di Sumbar," katanya.

(per)

Berita Terkait

Baca Juga