Diduga Langgar Aturan Kampanye, Salah Satu Paslon di Padang Pariaman Dapat Teguran Tertulis

Diduga Langgar Aturan Kampanye Salah Satu Paslon di Padang Pariaman Dapat Teguran Tertulis Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Pariaman, Anton Ishaq

Covesia.com - Diduga karena melanggar aturan kampanye di masa pandemi Covid-19, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Suhatri Bur-Rahmang mendapat teguran tertulis dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batang Anai di kabupaten tersebut. 

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Pariaman, Anton Ishaq saat dihubungi oleh Covesia.com pada Rabu (14/10/2020) siang. 

"Iya benar, tadi malam saya mendapatkan kabarnya dari panwascam," kata Anton.

Lanjut Anton, bahwa informasinya pasangan calon (Paslon) Suhatri-Rahmang yang diusung Partai Nasdem, PAN dan PDI Perjuangan, mengumpulkan 200 orang lebih di Kecamatan Batang Anai tepatnya di Korong Katapiang pada Selasa (13/10/2020) WIB malam.

"Sesuai aturan KPU, maksimal hanya boleh mengumpulkan 50 orang. Informasi yang saya dapat, kegiatan yang dibuat oleh paslon Suhatri-Rahmang tidak memiliki izin dari kepolisian," ucapnya. 

Dikatakan Anton, makannya itu Panwascam Batang Anai memberikan surat teguran tertulis kepada pasangan Suhatri-Rahmang. 

Anton menyebutkan, terkait hal tersebut dari Bawaslu Padang Pariaman sendiri, akan merapatkannya di rapat Kelompok Kerja (Pokja) Covid-19 tingkat kabupaten.

Diketahui kegiatan itu diadakan di rumah kader PAN yang merupakan anggota DPRD Padang Pariaman.

Sebelumnya kata Anton, kasus dugaan pelanggaran pemilu juga dilakukan pasangan calon Suhatri Bur-Rahmang. Bahwa pada Jumat (9/10/2020) kemaren, saat acara penyerahan 15.000 bibit ikan oleh pasangan itu, di Kenagarian Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman. 

Bahwa diketahui, bibit ikan itu diambil dari Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan, Padang Pariaman, untuk dibagikan ke masyarakat.

"Itu informasi kami dapat dari masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan masuk ke Bawaslu, sekarang baru sekedar informasi," katanya. 

Namun kata Anton, meskipun informasi pihaknya tetap menelusurinya. 

"Sekarang penelusuran ke lapangan, dan kami juga sudah mengklarifikasi kepala DKP, dan ketua pemuda daerah Kenagarian Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, terkait informasi dugaan menggunakan fasilitas negara oleh pasangan Suhatri Bur-Rahmang.

(per)


Berita Terkait

Baca Juga